BERITAJABAR.ID - Pembangunan Papua selama tahun 2022 ini terbukti mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan, keadilan hingga kedamaian bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih. Komitmen kuat yang dimiliki oleh Pemerintah sama sekali bukan main-main dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sejak tiga tahun pemerintahan di era Presiden Ri, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, terus terjadi pembangunan merata di seluruh Republik Indonesia hingga ke wilayah pelosok dan 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) termasuk di Papua. Bahkan pendekatan untuk membangun Papua dengan menggunakan dua model, yakni yang pertama adalah pendekatan infrastruktur dan yang kedua adalah pendekatan sumber daya manusia.

Adanya kedua pendekatan ini kemudian diharapkan akan mampu untuk menjadi dasar pembangunan di Bumi Cenderawasih menjadi lebih berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Pemerintah memang terus mendekatkan diri dan juga membangun pola komunikasi yang dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Papua.

Menurutnya, hal yang terpenting adalah bagimana terjadi peningkatan dalam ranah pelayanan publik dan juga pemenuhan hak-hak masyarakat yang memang terus dikedepankan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sendiri selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional yang digencarkannya saat ini bukan hanya berpusat pada Pulau Jawa dan Sumatera saja, melainkan benar-benar ke seluruh Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri lantaran sejak awak pemerintahan Presiden Jokowi, Kepala Negara tersebut memang memiliki komitmen sangat kuat untuk terus melakukan pembangunan dengan bernilaikan Indonesia sentris, yang dimulai dari Tanah Papua. Kemudian mengenai pendekatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah RI sendiri dikerjakan dari hal yang paling mendasar, yaitu pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

Maka dari itu, Jaleswari mengungkapkan bahwa memang sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai dari periode pertamanya hingga pada periode kedua bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, komitmen kuat tersebut terus dihadirkan untuk menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan tak terkecuali bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Deputi V Bidang HAM KSP tersebut menegaskan bahwa komitmen yang dimiliki oleh Presiden sama sekali bukanlah hanya sekedar retorika belaka, namun beliau memang menghadirkannya secara langsung melalui Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, sehingga bukan hanya menjadi komitmen semata, namun juga langsung ada tindakan nyata melalui terbitnya berbagai macam regulasi yang mendukung komitmen tersebut.

Berbagai macam regulasi yang sudah diatur dalam Inpres terkait pembangunan di Papua dan Papua Barat juga termasuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang mana untuk Papua sendiri menjadi program prioritas nasional. Selanjutnya, tentang pendekatan kedua yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Cenderawasih juga merupakan sebuah hal yang sangat penting.

Jaleswari menambahkan bahwa Presiden Jokowi seringkali mengucapkan supaya Pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan saja, melainkan juga melakukan pendekatan kesejahteraan. Dengan pendekatan tersebut mampu membuat orang asli Papua melalui kebijakan afirmatif mampu mendapatkan pemenuhan hak yang mungkin selama ini masih belum secara optimal mereka dapatkan, termasuk juga ada pendekatan budaya yang dilakukan oleh Pemerintah.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus memastikan bagaimana pembangunan SDM tersebut bukan hanya mengenai terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya saja, melainkan juga adanya pendampingan secara berkelanjutan yang dilakukan, termasuk adanya alokasi-alokasi anggaran yang memang harus dipastikan bisa tepat sasaran.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut juga menekankan bahwa pemekaran Papua merupakan hal yang sangat penting lantaran menjadi sebuah lompatan besar untuk bisa mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata.

Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menurut Jaleswari akan mampu menjawab seluruh persoalan di Bumi Cenderawasih termasuk terkait dengan kemiskinan, percepatan pembangunan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik, baik itu dari internal maupun secara eksternal.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo sendiri bersama dengan seluruh jajarannya dan semua cabang pemerintah sama sekali tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan Papua, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis mengaku sangat mendukung adanya DOB.

Dirinya menyatakan bahwa memang selama ini, beberapa wilayah di Papua seperti Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah sendiri sudah sejak lama sangat menginginkan adanya pemekaran provinsi. Dengan seluruh harapan yang selama ini dimiliki oleh masyarakat, tentunya Lenis menyatakan bahwa masyarakat sangat berterima kasih kepada kinerja Pemerintah selama ini untuk terus mengutamakan pembangunan Bumi Cenderawasih.

Pembangunan Papua tersebut dinilai sangat mampu untuk mewujudkan banyak sekali perubahan, mulai dari peningkatan kesejahteraan, adanya keadilan sosial hingga mendatangkan kedamaian bagi seluruh masyarakat di Papua. Kinerja Pemerintah RI di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang patut untuk diberikan apresiasi sebesar mungkin karena bukan hanya memberikan komitmen, namun benar-benar mengeksesukinya dalam bentuk kebijakan dan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Oleh : Timotius Gobay )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo