BERITAJABAR.ID - Percepatan pembangunan Provinsi di Papua terus dikerjakan oleh pemerintah era Presiden Jokowi. Pembangunan Papua tidak hanya akan berdampak pada meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun juga akan memperkuat jiwa nasionalisme serta mempererat kesadaran akan jiwa NKRI. Memperkuat rasa nasionalisme tentu akan meredam pengaruh dari pergerakan kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang saat ini terus menebar teror dan menimbulkan rasa takut bagi bumi Cenderawasih. 

Percepatan pembangunan Papua tentu membutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah agar lebih spesifik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Papua perlu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar Inpres dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Pihaknya mengungkapkan, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi penghubung ekonomi baru di kawasan Pasifik. Apalagi daerah tersebut memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Belum lagi ekonomi kerakyatan berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi digital dan juga kelengkapan sentra olahraga terbaik di kawasan Pasifik selain Australia. 

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menuntut partisipasi aktif seluruh pihak terkait, tidak terkecuali pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Inpres sudah jelas diperintahkan bahwa Pemerintah Daerah baik di tingkat Gubernur, hingga Bupati/Walikota bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan program percepatan pembangunan kesejahteraan hingga tahun 2024. Karena Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat duduk sebagai tim pelaksana Inpres ini. 

Sementara, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Velix Vernando Wanggai mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai rencana aksi percepatan pembangunan Papua untuk tahun 2024. Langkah tersebut diwujudkan dengan terobosan langkah-langkah percepatan melalui pemetaan klasifikasi daerah-daerah. Saat ini, pemerintah memetakan ada enam kabupaten yang menjadi perhatian. Di Provinsi Papua Pegunungan terdapat tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Nduga. Sementara di Provinsi Papua Tengah ada Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Itu menjadi perhatian sehingga bagaimana mengatur langkah-langkah yang tentu bersifat program-program percepatan kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya. Namun, diikuti dengan langkah-langkah keamanan yang lebih terukur dengan pendekatan sosial.

Langkah membangun infrastruktur di Papua nantinya akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer. Mengingat selama ini rakyat Papua, terutama di daerah terpencil, agak susah untuk berkendara karena jalannya belum layak. Namun dengan pembangunan jalan baru akan memudahkan mereka.

Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga mendukung perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.

Jika mobilitas lebih cepat maka akan menghemat waktu dan biaya karena masyarakat memilih mengirim barang dan bepergian via jalan darat. Mereka pelan-pelan meninggalkan transportasi via pesawat terbang yang biayanya jauh lebih mahal. Makin panjang infrastruktur jalan Trans Papua maka makin banyak masyarakat yang diuntungkan karena biaya kirim jadi rendah sehingga harga barang-barang bisa diturunkan.

Berbagai cara terus diupayakan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Provinsi Papua termasuk dalam perhatian utama pemerintahan Joko Widodo karena provinsi ini termasuk provinsi yang memerlukan perhatian lebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Akselerasi dalam membangun infrastruktur merupakan langkah konkret pemerintah untuk memajukan SDM Papua. Karena dengan langkah tersebutlah SDM Papua dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. 

Akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua sangat berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan maka optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Pemerintah serius dalam membangun infrastruktur agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia. 

Komitmen serius pemerintah dalam memajukan Papua akan menegaskan provinsi tersebut sudah final menjadi bagian dari NKRI. Tidak ada yang mampu merusak keutuhan Papua, meski kelompok separatis terus menebar teror. Mereka bisa saja mengklaim kemerdekaan, hanya saja tidak sah di mata hukum internasional. 

Oleh : Reo Nila )**Penulis adalah  Mahasiswa NTB yang tinggal di Yogyakarta