BERITAJABAR.ID - Pemerintah RI terus berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat Papua melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai bentuk pemerataan pembangunan Indonesia, pembangunan infrastruktur akan merajut konektivitas dan membuka aksesibilitas bagi masyarakat, sehingga akan memangkas waktu, jarak, hingga biaya. Melalui kemasifan pembangunan di Bumi Cendrawasih itu tentu saja nantinya akan mampu mendatangkan investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Papua mampu mendatangkan pendapatan berkali-kali lipat hingga kemakmuran.

Pembangunan infrastruktur jalan misalnya, program tersebut terus digencarkan tiada henti sampai benar-benar rata di seluruh Indonesia. Prioritas pemerintah dalam pembangunan jalan Trans Papua adalah memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Bagi para pedagang atau wirausaha, misalnya, ongkos kirim barang dan ongkos BBM bisa dihemat dan mampu memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan. Seperti penanganan terhadap ibu hamil yang lebih cepat, sehingga mampu mengurangi angka kematian ibu hamil.

Pemerataan perekonomian Indonesia memang harus segera direalisasikan yang bertujuan untuk membangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Infrastruktur dan beberapa tempat-tempat penting lainnya seperti pelabuhan dan bandara juga gencar dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat setempat.

Masifnya pembangunan yang ada di Papua saat ini justru memberikan dampak positif bagi Kawasan Timur itu sendiri. Pasalnya memang dengan adanya pembangunan tersebut, bisa mendatangkan para investor untuk berinvestasi. Dengan begitu, pastinya membuka lapangan pekerjaan juga untuk bumi putera Papua. Selain itu, adanya para investasi tersebut artinya membuka jalan untuk perkembangan Bumi Cendrawasih itu sendiri. Jadi pembangunan inipun memang mendatangkan banyak manfaat positif, bukan negatif dan bahkan masyarakat pun sendiri merasakan manfaatnya.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana prasarana khususnya pemekaran di 4 wilayah baru. Pemekaran wilayah tersebut nantinya diharapkan akan sangat efektif memangkas segala administrasi, peningkatan kesejahteraan, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah nantinya akan menarik keuangan daerah khususnya APDB yang akan dikelola pemerintah setempat. Sehingga, akan lebih efektif dan fokus dalam melayani masyarakat. 

Selama ini, biaya logistik dianggap cukup mahal karena infrastruktur di Papua yang belum memadai. Ditambah lagi, wilayah yang cukup luas membuat administrasi menjadi cukup jauh dan panjang. Alhasil wilayah Papua tertingggal dari wilayah lain terkait kesejahteraan.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan infrastruktur di Papua agar masyarakat Papua semakin mudah beraktivitas. Pihaknya juga berharap agar Bandar Udara (Bandara) baru, di Karadiri, Kabupaten Nabire bisa segera beroperasi. Hal tersebut sebagai komitmen untuk menunjang kegiatan ekonomi di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Pembangunan infrastruktur di sekitar Bandara baru, merupakan bagian dari program prioritas dirinya dalam rangka agenda utama dari 12 agenda prioritas yang terimplikasi dalam UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, pembangunan ini merupakan kebutuhan yang wajib dikerjakan agar akses masyarakat semakin mudah. Pihaknya menambahkan, kondisi bandara yang representatif dan nyaman merupakan kerinduan seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah. 

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer. 

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, satu perguruan tinggi, dan delapan sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Sedangkan untuk memberikan ruang berkarya yang lebih kepada putra-putri Papua yang unggul, kreatif, dan maju, Kementerian PUPR tengah melakukan pembangunan pusat pengembangan kreatif Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua.

Suatu daerah memang membutuhkan sebuah transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti bandara dan pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Memang dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah. 

Manfaat pembangunan di wilayah Papua bukan hanya dirasakan oleh Pemerintah RI saja, sebab masyarakat setempat juga pastinya dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Bumi Cendrawasih itu. Pasalnya memang, dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat bisa dengan mudah melakukan mobilitas untuk menjangkau kawasan lainnya. Selain itu, di sisi lain pemerintah RI juga mendapatkan sumbangan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor maupun investasi yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Oleh : Herman Ibo )** Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta