BERITAJABAR.ID - Masyarakat Papua merespons positif rencana perpanjangan dana Otsus Papua. Hingga saat ini, dana Otsus tersebut telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai pembangunan di Papua.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan dana otonomi khusus (otsus) provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,8 triliun. Penetapan itu tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2021, yang sebelumnya Rp 7,6 triliun.

Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) Nasional dan berlaku selama 20 tahun.

Dana Otsus juga diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menuturkan, dana Otsus selama ini telah membantu masyarakat asli Papua dalam membantu membangun Papua, apalagi dari sisi anggaran terus mengalami kenaikan.

Abisai Mengusulkan, agar semakin optimal dari sisi penggunaan, dibuatkan lembaga khusus yang mengelola dana. Jika pun tidak, pemerintah daerah yang menerima dana diharapkan dapat benar-benar menggunakan sesuai peruntukan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Abisai menjelaskan, apa yang sudah baik dari penerapan Otsus tetap harus dipertahankan. Ia berharap, dana Otsus juga benar-benar bisa diarahkan ke kampung-kampung adat, warga asli Papua.

Warga asli Papua yang ingin sekolah baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri, bisa mendapatkan kemudahan, Bahkan jika perlu, dibuat rumah sakit khusus dengan dana Otsus sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya jika hendak berobat.

Sementara itu, Ketua FOR Papua MPR RI dan anggota DPD RI Papua, Yorrys Raweyai, menambahkan dana Otsus yang didapat Papua merupakan hasil perjuangan politik sehingga dana tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat asli Papua.

Ia mendorong agar semua pihak, generasi emas Papua, untuk menyamakan persepsi agar bisa memberikan kontribusi terbaik bagi tanah Papua dan juga ke negara.

Otsus diraih dari situasi politik extra ordinary, guna dihasilkan win win solution, bahwa negara hadir dan memberi perhatian lebih ke Papua, melalui instrumen aturan khusus dan dukungan anggaran dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perekonomian berbasis lokal, hingga infrastruktur.

Melalui dana otsus, dana pendidikan pun menjadi hampir dua kali lipat dari ketentuan yakni mencapai 37 persen. Begitu pula anggaran kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup.

Sementara itu, Duta Besar dan Senior Pamong Papua Michael Manufandu, menjelaskan kebijakan dana otsus yang terus berlanjut di era Jokowi, juga mengindikasikan adanya komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah pusat ke Papua. Apalagi dari sisi anggaran sejak awal terus mengalami kenaikan.

Michael menuturkan, dari segi keputusan politik, kemauan mendukung Otsus tetap berjalan dan tetap ditingkatkan. Bahkan sebelum menjadi dua provinsim daerah di Papua juga sudah mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dekonsentrasi, yang dibagi ke tiap pemerintah daerah. Tinggal di level pemda itu benar-benar memaksimalkan dari sisi penggunaan dana.

Dengan kewenangan otonomi, Michael menuturkan bahwa daerah dapat mengelola berbagai keperluan, urusan, kebijakan di semua sektor agar masyarakat setempat bisa sejahtera. Sehingga, seharusnya, jika ada persoalan seperti warga kelaparan, sakit, seharusnya tidak bisa lagi menunjuk ke pusat karena persoalan itu menjadi kewenangan pemda sepenuhnya yang sudah mendapatkan berbagai dukungan dana.

Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman, kesamaan visi antara pusat daerah, agar dana Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusat bagi tanah Papua cukup berhasil.

Pada bidang pendidikan, cukup banyak putra-putri Papua yang sekolah dan kuliah dibiayai melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan pada bidang kesehatan dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Tentu saja bukti pembangunan ini menjadi landasan untuk memberikan dukungan terhadap otsus jilid dua yang akan dilanjutkan pada 2022. Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Oleh : Edward Jigibalom )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bal