BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang seharusnya menjadi angin segar bagi warga miskin, justru menyisakan tanda tanya besar di Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari.
Pembangunan rumah milik Bapak Asep/Ibu Romlah di RT 12 RW 04 kini menjadi sorotan tajam karena diduga kuat menabrak aturan transparansi dan standar kualitas bangunan.
Transparansi Mati Suri
Hasil investigasi lapangan pada Kamis (16/04/2026) menunjukkan proyek ini bak “proyek siluman”. Tidak ada papan informasi yang terpampang di lokasi. Padahal, setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib memasang papan nama sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Tanpa papan tersebut, publik tidak bisa memantau siapa kontraktornya, berapa nilai rupiah yang dikelola, hingga dari mana asal anggarannya (APBD atau dana lainnya).
Bantuan yang “Menyusahkan”
Fakta mengejutkan terungkap dari pengakuan Ibu Romlah. Sebagai penerima manfaat, ia justru dibebani biaya tambahan yang tidak sedikit.
“Saya disuruh beli 1 zak perekat hebel sendiri. Belum lagi harus menyediakan rokok dan kopi untuk pekerja setiap hari,” keluhnya.
Kondisi ini sangat ironis; bantuan yang tujuannya meringankan beban warga ekonomi lemah, malah membuat mereka harus “nombok” demi kelancaran pembangunan.
Kualitas Kayu “Asal Jadi”
Kritik juga datang dari warga sekitar terkait material yang digunakan. Pantauan di lokasi menunjukkan kualitas kayu kusen jendela depan sangat rendah. Bahkan, ditemukan kusen pintu kamar depan bagian atas dalam kondisi belah atau retak lebar.
“Kualitasnya sangat mengkhawatirkan. Kayu sudah pecah tapi tetap dipasang. Ini jelas merugikan penerima manfaat karena bangunan tidak akan bertahan lama,” ujar salah satu tetangga yang merasa geram melihat pengerjaan tersebut.
Pelaksana “Sembunyi”, Dinas Harus Bertindak
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana seolah hilang ditelan bumi dan belum bisa dikonfirmasi. Ketidakjelasan siapa penanggung jawab proyek ini memperkuat dugaan adanya pengawasan yang lemah dari instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Karawang.
Masyarakat Desa Linggarsari mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang untuk segera turun ke lapangan. Jangan sampai program kemanusiaan ini justru dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pelaksana nakal dengan mengurangi spek bangunan.(Dinros)
