Nestapa di Balik Piring Makan Bergizi: Balita di Cariumulya Tumbang, Standar Prosedur SPPG Dipertanyakan

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Niat hati mendapatkan asupan nutrisi, apa daya berujung di meja medis. Itulah nasib malang yang menimpa keluarga Asep (nama samaran), warga Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pada Kamis (16/4/2026). Istri dan anaknya harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat dugaan keracunan setelah mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kronologi Kejadian

Kamis sore, sekitar pukul 15.00 WIB, suasana tenang di kediaman Asep berubah menjadi kepanikan. Panggilan telepon dari sang istri memaksa Asep meninggalkan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, ia mendapati istri dan buah hatinya sudah dalam kondisi lemas akibat diare akut dan muntah-muntah hebat.

“Istri saya cerita, setelah jam 12 siang mereka makan paket MBG yang diantar kader Posyandu ke rumah. Tidak lama setelah itu, mereka langsung jatuh sakit,” ujar Asep kepada awak media.

Perjuangan Asep tak berhenti di situ. Menggunakan biaya pribadi, ia membawa keluarganya berobat dari bidan praktik mandiri hingga ke Klinik Telagasari demi menyelamatkan nyawa anak dan istrinya.

Meski kini kondisi mereka berangsur membaik, beban biaya dan trauma psikis menyisakan tanda tanya besar: Siapa yang bertanggung jawab?

Alibi “Jendela 3 Jam” dan Uji Lab

Hasil penelusuran mengarah pada Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Telagamulya 2 yang berlokasi di Desa Talagasari sebagai penyedia makanan tersebut. Saat dikonfirmasi pada Jumat (17/4/2026), Kepala SPPG Telagamulya 2, Rizki, berkilah bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan.

Rizki berdalih adanya potensi kesalahan pada waktu konsumsi. Menurutnya, makanan selesai dimasak pukul 08.00 WIB dan idealnya dikonsumsi maksimal tiga jam setelahnya (pukul 11.00 WIB).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kader Posyandu baru mengantarkan makanan ke rumah warga di atas jam 12.00 WIB.

“Kemungkinan penerima manfaat mengonsumsi di atas jam 12.00 siang. Makanan yang sehat itu jangan lebih dari 3 jam,” dalih Rizki.

Catatan Kritis: Kejar Tayang atau Kejar Mutu?

Pernyataan kepala SPPG ini justru memicu kritik tajam. Jika standar keamanan pangan mensyaratkan batas waktu 3 jam, mengapa distribusi ke tangan warga baru dilakukan setelah waktu tersebut terlampaui? Ada mata rantai yang terputus antara dapur produksi, kader distribusi, hingga edukasi ke masyarakat.

Berikut beberapa poin kritis yang perlu dikawal:

Mata Rantai Distribusi: Mengapa terjadi keterlambatan distribusi sehingga makanan sampai ke warga saat sudah melewati “golden time” konsumsi?

Transparansi Hasil Lab: Publik menanti hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan. Apakah murni karena faktor waktu, atau memang terdapat kontaminasi bakteri dalam proses pengolahan di SPPG?

Tanggung Jawab Biaya: Hingga saat ini, korban masih harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatan akibat program pemerintah yang seharusnya menyehatkan, bukan menyakitkan.

Sampai berita ini diturunkan, hasil uji lab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang belum keluar. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelola program MBG di Karawang agar tidak main-main dengan standar keamanan pangan. Nyawa rakyat bukan bahan uji coba birokrasi. (DinRos)