BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, menjadi sorotan tajam masyarakat. Muncul dugaan kuat adanya kegiatan dan laporan keuangan fiktif pada tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data, Desa Panca Karya menerima Dana Desa sebesar Rp932.873.000 pada tahun 2025. Dari total dana tersebut, Rp186.574.000 dialokasikan sebagai modal BUMDes. Alokasi dana yang cukup besar ini memicu kecurigaan lantaran sejumlah pos pengeluaran dinilai tidak memiliki bukti fisik yang jelas.
Titik utama kejanggalan terletak pada laporan sewa lahan sawah seluas 3 hektare. Dalam laporan pertanggungjawaban, tercatat biaya sewa sebesar Rp12.000.000 per musim, atau setara dengan Rp24.000.000 per tahun per hektare.
Namun, hasil penelusuran tokoh masyarakat setempat, Zaenal M. Laiyan, S.H., menyimpulkan transaksi tersebut diduga fiktif karena lahan yang dimaksud tidak ditemukan di lapangan.
“Berdasarkan pengecekan kami, data sewa lahan tersebut tidak sesuai kenyataan. Kami juga sudah meminta penjelasan kepada pengelola BUMDes, namun belum ada jawaban yang memuaskan,” ungkap Zaenal.
Masalah tak berhenti di situ. Masyarakat menduga seluruh hasil panen dari lahan yang dikelola BUMDes dibawa sepenuhnya oleh Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keuntungan yang masuk ke kas usaha desa atau Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kecurigaan publik semakin menguat karena jabatan Direktur BUMDes diduduki oleh adik kandung Kepala Desa sendiri. Kondisi ini dinilai sarat akan potensi nepotisme, sehingga melemahkan fungsi pengawasan dan membuka celah penyimpangan.
“Bagaimana bisa diawasi jika yang mengelola adalah saudara kandung? Ini jelas ada yang tidak beres,” tegas Zaenal.
Kekecewaan warga memuncak pada Jumat (29/05/2026). Agenda pertemuan antara pengurus BUMDes Desa Panca Karya dan pihak Kecamatan Tempuran yang seharusnya digelar hari ini batal terlaksana, karena Direktur BUMDes dilaporkan sedang bekerja di Rumah Sakit Dewi Sri.
Selain itu, warga juga mempertanyakan sisa modal awal BUMDes yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, karena tidak adanya laporan rinci dan transparan kepada publik. Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan ini demi akuntabilitas keuangan desa. (Dilansir dari media online Sorotfakta).
