BERITAJABARA.ID, KARAWANG – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, tengah mendapat sorotan tajam. Berdasarkan rincian anggaran tahun 2023 hingga proyeksi 2025, Desa Sukasari menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk sektor perikanan, peternakan, dan penyertaan modal yang patut dipertanyakan efektivitas serta transparansinya.
Data yang dihimpun menunjukkan pola penggunaan anggaran yang berulang dan bernilai fantastis pada pos-pos pemberdayaan, di antaranya:
Tahun 2023: Dana diserap untuk peningkatan perikanan (Rp86,8 juta + Rp198,5 juta), peternakan (Rp4,2 juta), dan penyertaan modal (Rp27,3 juta).
Tahun 2024: Kembali dianggarkan peningkatan peternakan (Rp179,1 juta), perikanan (Rp18,4 juta + Rp100,9 juta), dan penyertaan modal (Rp20 juta).
Tahun 2025 (Proyeksi): Penyertaan modal melonjak menjadi Rp295,4 juta, ditambah pengembangan UMKM (Rp21,8 juta), dan pemeliharaan gedung desa (Rp140 juta).
Total dari pos-pos tersebut mencapai lebih dari Rp700 juta dalam tiga tahun, belum termasuk anggaran posyandu dan PAUD.
Respons Kades: “Laporan Sudah ke Tipikor”
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa, 14 April 2026, Kepala Desa Sukasari, Aan, memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa pengelolaan Dana Desa yang dipimpinnya sempat dilaporkan oleh pihak tertentu ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Karawang.
Aan menyatakan bahwa seluruh berkas, termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sudah diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Nah masa sekarang saya mau dikonfirmasi lagi terkait hal yang sama?” ujar Aan saat dimintai klarifikasi mengenai detail penggunaan anggaran tersebut.
Sorotan Kritis
Jawaban Kades Aan justru menimbulkan tanda tanya besar, bukan memberikan kejelasan. Sebagai publik figur dan pengelola uang negara, Kades seharusnya bersikap transparan (sesuai amanat UU Desa) tanpa harus merasa alergi atau terganggu dengan konfirmasi lanjutan, apalagi jika proyek yang dijalankan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
Fakta bahwa LPJ sudah berada di tangan Tipikor Polres Karawang, seperti yang diakui Aan, menunjukkan adanya indikasi awal yang serius terkait dugaan penyimpangan.
Masyarakat Desa Sukasari berhak tahu:
Ke mana rimbanya peningkatan produksi perikanan dan peternakan bernilai ratusan juta tersebut? Apakah wujud fisiknya ada, atau hanya sekadar laporan fiktif?
Apakah penyertaan modal yang meningkat drastis hingga Rp295 juta di tahun 2025 memiliki kajian layak usaha yang jelas, atau berpotensi menjadi ajang penggelapan modal?
Apakah pemeliharaan gedung kantor Rp140 juta tahun 2025 mendesak, di tengah kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang lebih krusial?
Dengan adanya “polemik” dokumen di kepolisian, Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan bertindak tegas dan transparan dalam mengaudit Dana Desa Sukasari agar tidak ada lagi dana rakyat yang menguap sia-sia. (DinRos)
