BERITAJABAR.ID - Gerakan separtis di Papua diprakarsai oleh Organisasi Papua Merdeka. Mereka tidak mengakui pemerintahan di Jakarta dan menuntut kemerdekaan, karena merasa  dianaktirikan. Padahal pemerintah sudah berusaha membangun Papua dengan membangun infastuktur. Kaum separatis selalu menggunakan cara kekerasan.

Kedamaian di tanah Papua sempat tercabik karena ulah kaum separatis yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka. Di Nduga, ada kekacauan karena aparat berusaha menghalau kaum separatis. Sedangkan tahun 2018 lalu ada penembakan ke belasan pekerja yang sedang membangun jembatan. Pelakunya adalah oknum KKB (kelompok kriminal bersenjata).  

Konflik di Papua terjadi karena ada oknum yang tidak mengakui pemerintahan Presiden Jokowi. Kaum separatis masih saja menuntut kemerdekaan dan menganggap Indonesia adalah penjajah, sama seperti kompeni. Mereka protes, mengapa ada banyak aparat yang diterjunkan di Papua. Padahal tujuannya untuk melindungi masyarakat sipil dari serangan OPM.

Menilik dari segi sejarahnya, kaum separatis salah besar jika ingin mendirikan negara sendiri. Karena sejak sumpah pemuda bulan oktober tahun 1928, orang Papua sudah menyatakan bersatu dengan tanah air Indonesia. Momen tersebut dihadiri oleh putra Papua bernama Poreu Ohee. Tahun 1963, PBB mengembalikan Papua (dulu bernama Irian Barat) ke Indonesia.

Tahun 1969 ada Pepera alias penentuan pendapat rakyat. Hasilnya, seluruh rakyat Papua setuju untuk bergabung dengan  negara Indonesia. Jadi jika ada kaum separatis yang menggunakan kekerasan dan membentuk kelompok bersenjata, dianggap sebagai orang yang salah karena mengingkari sejarah. Tidak ada negara Papua Barat, yang ada hanya satu Indonesia.

Jelang hari kemerdekaan Indonesia, 17 agustus nanti, adalah momen yang mendebarkan. Karena biasanya kaum separatis tidak mengerek bendera merah putih, tapi diganti dengan bendera bergambar bintang kejora. Sebagai lambang dari Organisasi Papua Merdeka. Hal ini wajib diwaspadai oleh aparat dan mereka semakin ketat dalam berjaga di Bumi Cendrawasih.

Permasalahan bendera ini juga bisa berbuntut panjang. Mereka yang tertangkap bisa dipenjara karena dianggap sebagai separatis, lalu marah karena merasa dirampas HAM-nya. Perilaku playing victim ini menyebalkan karena bisa mendapat dukungan dari warga luar Indonesia. Mereka tidak tahu tenang separatisme di Indonesia tapi mendukung pihak yang salah.

Beberapa waktu lalu ada Black Lives Matter di Amerika yang merupakan kasus rasisme. Sayangnya malah dikaitkan dengan Papua dan namanya diganti dengan Papua Lives Matter. Kaum separatis berusaha menarik simpati dengan menceritakan bahwa mereka adalah korban rasisme di negeri sendiri. Gerakan ini cukup viral di media sosial dan jadi isu internasional.

Dukungan dari media internasional terhadap korban yang playing victim dan Papua Lives Matter tidak seharusnya terjadi, karena mereka sudah termakan oleh hasutan kaum separatis. Sekarang pemberontakan tidak hanya dilakukan lewat penembakan dan jalan kekerasan lain. Namun juga dengan kampanye gerilya di media sosial seperti Instagram dan Twitter.

Jadi, penjagaan di Papua seharusnya tidak hanya dilakukan di dunia nyata oleh aparat. Namun juga dilakukan oleh polisi siber yang langsung bisa mencatat media online dan akun mana yang memihak kepada kaum separatis. Konten mereka bisa di-take down dan pembuatnya bisa dikenai hukuman, karena melanggar UU ITE sekaligus menghasut banyak orang.

Kaum separatis di Papua semakin cerdas dan berusaha melebarkan pengaruhnya. Mereka tahu bahwa sekarang ada banyak masyarakat, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, yang mudah termakan hoax. Jadi mereka membuat konten seolah-olah sedang terjajah, padahal bukan.

Kita wajib waspada dengan separatisme di Papua. Karena mereka tidak segan menembak orang yang dibilang salah, padahal mereka yang sebenarnya bersalah karena ngotot ingin merdeka dari Indonesia. Negara kita sudah bersatu dan jangan sampai terpecah-belah oleh ulah kaum separatis.

Oleh : Saby Kosay )*Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta