BERITAJABAR.ID - Aksi Intoleran memang menjadi ancaman tersendiri terutama ketika sebagian masyarakat di Indonesia hendak merayakan Natal. Potensi aksi intoleran tentu saja harus diantisipasi dan diwaspadai agar tidak terjadi aksi yang merugikan banyak pihak.

Brigjen TNI Sulaiman selaku Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Tengah, mengungkap adanya potensi teror dan gangguan dari kaum intoleran jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Sulaiman meminta kepada seluruh pemegang kebijaksanaan di Jateng untuk waspada dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi potensi kerawanan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen Sulaiman pada kesempatan rapat Forkopimda Jateng untuk meningkatkan suasana kondusif saat Nataru, di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang.

Brigjen Sulaiman mengatakan potensi yang mengganggu, yang menjadi kekhawatiran bersama adalah kemungkinan adanya teror dan kemungkinan gangguan dari kelompok-kelompok yang mungkin ingin mengganggu kegiatan Natal dari kelompok Intoleran.

Adanya potensi teror terlihat dari analisa usai teror di Polsek Astana Anyar, Bandung. Jaringan pelaku teror tersebut ditengarai banyak melakukan komunikasi di wilayah Jawa Tengah.

Sulaiman menjelaskan, setelah ditelusuri karena dirinya tinggal di Sukoharjo, keluarganya di Sukoharjo dan jaringannya berkomunikasi dengan yang rata-rata di Jawa Tengah. Mereka inilah yang berkomunikasi merupakan teman-teman napiter dan beberapa keluarga yang dianggap dekat sehingga perlu menjadi atensi bagi seluruh lapisan mayarakat, di mana apapun alasannya potensi teror tersebut merupakan ancaman.

Pihaknya percaya bahwa aparat penegak hukum baik Polda, Densus 88 dan Kodam sudah melakukan tindakan secara maksimal untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun, menurutnya tetap diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari sisi intelijen kekuatan tersebut tidaklah cukup untuk mengawasi masyarakat Jateng yang jumlahnya sebanyak 27 juta. Maka dari itu diperkukan sinergitas antar elemen masyarakat. Forkopimda juga perlu dilibatkan untuk mendeteksi adanya potensi aksi intoleran.

Apalagi dari sekitar 248 eks napiter di Jawa Tengah. Sebanyak 79 di antaranya dinyatakan masih memegang paham radikal.

Mereka yang belum berubah radikalnya ternyata sulit untuk dilunakkan, sehinga perlu kebersamaan atau sinergi dalam memantau mereka.

Kemudian ancaman lainnya adalah potensi kaum intoleran terutama di media sosial. Sulaiman mengatakan bahwa kaum intoleran itu jarang melakukan kegiatan fisik secara terbuka, meski demikian, dirinya juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasai.

Sulaiman menegaskan, apabila terdapat indikasi yang mencurigakan apalagi yang terdeteksi adalah kaum intoleran, dirinya meminta tolong kepada masyarakat untuk melaporkan hal tersebut terhada aparat agar mendapatkan tindak lanjut.

Pada kesempatan berbeda, Irjen Pol M Fadil selaku Kapolda Metro Jaya meminta agar jajarannya bersiap untuk mengantisipasi adanya ancaman teror dan intoleran saat Nataru.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa akan ada potensi kerawanan ancaman maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang harus diwaspadai saat perayaan Nataru.

Ia menuturkan, harus ada koordinasi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan guna memastikan momen Nataru dapat berjalan dengan aman serta lancar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa pihaknya akan menurunkan kekuatan pengamanan Nataru sebanyak 7.421 personel.

Zulpan juga menjelaskan, ribuan personel tersebut akan ditempatkan pada 1.385 gereja yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Selain itu, Polisi juga disebar ke beberapa lokasi yang diprediksi akan menjadi pusat perayaan malam pergantian tahun.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya anak mengerahkan sebanyak 166 ribu personel polisi untuk pengamanan libur Nataru.

Listyo menjelaskan, pihak kepolisian akan semaksimal mungkin melakukan pengamanan agar kegiatan dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung aman dan nyaman.

Keamanan menjadi hal yang penting ketika menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Sehingga seluruh elemen masyarakat harus dapat menangkal serangkan doktrin dari kaum intoleran.

Jika sikap intoleransi semakin ditonjolkan, tentu kemunduran suatu bangsa adalah keniscayaan, karena sikap tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk membangun kebijakan.

Selain itu, sikap intoleransi juga memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama dan kebudayaan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat menyesalkan adanya praktik intoleransi yang sudah sampai pada sikap tidak mau bersahabat, duduk bersebelahan atau melakukan aktivitas bisnis dengan kelompok atau individu yang berbeda agama atau keyakinan. Ia juga khawatir jika intoleransi ini dibiarkan akan berbahaya dan merusak keutuhan bangsa Indonesia.

Sikap intoleran yang dibiarkan tentu saja akan mengancam nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia. Sehingga diperlukan sinergitas dari semua pihak untuk meredam sikap ataupun pemikiran intoleran.

Masyarakat memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, tentu saja sikap intoleransi hanya akan merusak harmonisasi masyarakat yang telah dibangun. Oleh karena itu, aparat keamanan dan masyarakat harus dapat bergotong royong dalam mewaspadai penyebaran paham intoleran.

Oleh : Alif Fikri )* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute