Menyoal Fluktuasi Dana Pemeliharaan Sarana di SDN Pulokalapa III: Transparansi atau Sekadar Formalitas?

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan data serapan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana di SDN Pulokalapa III, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, terlihat pola anggaran yang mengalami fluktuasi tajam dalam empat tahun terakhir.

Grafik “Yoyo” Anggaran
Data menunjukkan tren penggunaan dana pemeliharaan yang tidak stabil:
Tahun 2022: Rp27.543.500
Tahun 2023: Rp13.863.800 (Turun signifikan)
Tahun 2024: Rp9.930.000 (Titik terendah)
Tahun 2025: Rp23.365.400 (Lonjakan drastis)

Lonjakan anggaran di tahun 2025 yang mencapai lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya memicu pertanyaan besar: Apa yang mendasari kenaikan drastis tersebut? Apakah terjadi kerusakan masif yang luput dari pemeliharaan di tahun-tahun sebelumnya, ataukah ada perencanaan yang kurang matang dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)?

Urgensi Transparansi di Lapangan
Pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya bersifat preventif dan berkelanjutan. Penurunan anggaran yang sangat rendah di tahun 2024 (di bawah Rp10 juta) dikhawatirkan berdampak pada terbengkalainya fasilitas dasar bagi siswa. Sebaliknya, angka Rp23 juta di tahun 2025 menuntut pembuktian fisik yang nyata di sekolah.

Merujuk pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, penggunaan dana BOSP harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Publik, khususnya orang tua murid, berhak mengetahui apakah dana puluhan juta tersebut benar-benar terserap untuk perbaikan atap yang bocor, pengecatan dinding, perawatan toilet, atau hanya habis untuk pengadaan barang-barang habis pakai yang sifatnya administratif.

Catatan Kritis
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang perlu melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi ini. Jangan sampai anggaran pemeliharaan hanya menjadi “pos pelarian” untuk menyeimbangkan neraca keuangan sekolah tanpa ada azas manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta didik.

Transparansi bukan sekadar menempelkan kuitansi di papan pengumuman, melainkan memastikan setiap rupiah yang keluar berbanding lurus dengan kenyamanan belajar siswa di SDN Pulokalapa III. (DinRos)