BERITAJABAR.ID - Pemerintah terus memaksimalkan target vaksinasi nasional demi mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif. Masyarakat pun  diminta mendukung langkah tersebut demi percepatan pengendalian pandemi Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pandemi Covid-19 yang dijalani selama hampir 18 bulan membuat situasi jadi runyam, karena ia merusak tatanan ekonomi, pariwisata, dan terutama kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras menghapus efek negatif pandemi, salah satunya dengan vaksinasi nasional. Program yang dimulai pada maret 2021 ini menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh WNI di Indonesia.

Awalnya Kementerian Kesehatan mentargetkan 1 juta suntikan per hari (di seluruh Indonesia) tetapi akhirnya direvisi menjadi 3 juta suntikan per hari. Penyebabnya karena Presiden ingin vaksinasi nasional lekas selesai dalam 12 bulan saja. Ketika semua orang sudah diinjeksi maka akan terbentuk kekebalan komunal dan bisa bebas corona dengan cepat.

Total WNI yang mendapatkan vaksinasi pertama adalah 59.426.934. sementara untuk vaksinasi kedua ada 33.357.249. Dengan demikian, jumlah WNI yang telah divaksin mencapai 16%. Untuk mempercepat tercapainya target 12 bulan selesai vaksinasi, maka ada beberapa langkah yang diambil untuk membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional.

Pertama, menyediakan tempat yang representatif untuk vaksinasi massal. Jika hanya mengandalkan ruangan dalam Puskesmas atau Rumah Sakit, maka kapasitasnya agak terbatas. Pada beberapa kampus seperti UII Jogjakarta dan UM Malang, disediakan aula atau dome, khusus untuk tempat vaksinasi massal. Sehingga walau ada banyak orang yang datang untuk divaksin, masih bisa menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan.

Di UII Jojakarta vaksinasi dilaksanakan di Auditorium KH. Abdulkahar Mudzakkir dan dikhususkan untuk lansia. Mereka mendapat prioritas karena daya tahan tubuhnya relatif lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Para lansia datang dengan pendamping, karena mereka memang ada yang perlu dibimbing, bahkan dipapah.

Kedua, perusahaan swasta menyediakan vaksinasi gotong royong kepada segenap pegawainya. Mereka mendapatkan haknya di bidang kesehatan dan akan diinjeksi, sehingga  punya kekebalan tubuh yang bagus. Perusahaan wajib membayarkan biaya vaksinasi karena ini termasuk benefit yang diberikan pada karyawan, sekaligus untuk mencegah terbentuknya klaster perkantoran.

Sedangkan yang ketiga, diadakan vaksinasi door to door alias petugas yang datang langsung untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat. Vaksinasi door to door diinisiasi oleh BIN dan mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah, karena akan mempercepat target 3 juta suntikan per harinya. BIN dan kemudian disusul oleh Polri mengadakan vaksinasi ini untuk melayani masyarakat.

Para petugas naik mobil lalu datang langsung ke perkampungan atau perumahan dan masyarakat akan diinjeksi, tanpa harus mengantri lama sekali, seperti saat di vaksinasi massal (di GOR atau aula). Setelah dicek tensi dan ditanya riwayat penyakitnya, mereka akan disuntik vaksin corona.

Berbagai langkah bisa dilakukan untuk mendukung percepatan target vaksinasi nasional. Terutama adalah kerelaan untuk divaksin, karena ada sebagian pihak yang masih takut atau termakan hoaks tentangnya. Jangan takut untuk divaksin karena sudah halal dan lolos uji BPOM. Jika sudah divaksin maka kampanyekan ke seluruh teman, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Pemerintah sangat perlu untuk didukung dalam percepatan vaksinasi nasional. Kita bisa langsung datang jika ada vaksinasi door to door dan disuntik dengan suka hati. Jangan malah mengompori orang lain untuk kabur, karena akan mengacaukan program ini. Ingatlah bahwa ketika ingin bebas dari masa pandemi, syarat wajibnya adalah vaksinasi.

Oleh : Zainudin Zidan )* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang