BERITAJABAR.ID - Masyarakat mendukung upaya penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan di Papua. Dengan adanya stabilitas keamanan maka aktivitas ekonomi masyarakat akan terjaga dan pembangunan nasional akan terus berlanjurt.

Hukum di Indonesia berusaha keras ditegakkan setingg-tingginya oleh pemerintah, karena harus sesuai dengan UUD 1945 dan azas keadilan. Tidak benar jika ada isu yang berembus di masyarakat, yang menyatakan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Seharusnya siapapun orangnya, seberapa jauh posisinya, harus dihukum jika ia memang terbukti bersalah.

Penegakan hukum di Papua juga sedang digencarkan, lagi-lagi karena prinsip keadilan. Jangan sampai kasus jadi terombang-ambing dan tiap narapidana wajib mendapat hukuman yang setara dengan kelakuan jahatnya. Meski di Bumi Cendrawasih sangat jauh dari ibukota, bukan berarti lepas dari pengawasan dan tidak ada penegakan hukum dan hak asasi manusia di sana.

Penegakan hukum juga dilakukan dengan seadil-adilnya, tak peduli yang bersalah adalah tokoh masyarakat. Misalnya ketika dulu ada pejabat yang ketahuan menyebrang ke Papua Nugini lewat jalur rahasia, dan tidak berizin resmi. Ia langsung kena teguran keras dan tidak dibiarkan begitu saja. Pria itu langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

Penegakan hukum juga diiringi oleh penegakan hak asasi manusia. Filep Wamafma, Ketua Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaaan Agung untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Penyebabnya karena kedua hal ini menjadi akar masalah yang berlarut-larut di Papua.

Misalnya ketika ada kasus di Papua dan pelakunya diadili di Jakarta demi alasan netralitas, maka perlu dilihat dengan cermat. Penegakan hukum harus dengan keadilan yang tinggi. Jangan sampai ia hanya jadi tumbal, sedangkan dalang yang sebenarnya tertawa di balik penderitaannya. Hukum harus ditegakkan dan penyelidikan serta penyidikan wajib dilakukan dengan teliti.

Selain itu, pelanggaran HAM juga mendapatkan porsi yang besar dari pertemuan antara Filep dengan pihak Kejaksaan Agung. Dalam artian, jangan sampai ada diskriminasi yang membuat hak asasi manusia di Papua jadi terabaikan. Hak asasi manusia warga di Bumi Cendrawasih juga wajib dilindungi.

Selama ini ada dugaan ketika ada penegakan hukum, maka di situlah HAM dilanggar. Padahal ini sama sekali salah. Penyebabnya karena pemerintah berusaha bertindak adil di manapun, termasuk Papua, dan menjaga agar tidak ada pelanggaran HAM.

Pemerintah memang selama ini berusaha agar hukum ditegakkan dan HAM juga ditetapkan seadil-adilnya. Ketika ada masukan dari DPD maka akan didengarkan dengan seksama, lalu dibuat follow up. Penyebabnya karena harus ada keadilan dan penegakan HAM, agar tidak ada lagi konflik internal di Papua.

Penegakan hukum yang tegas juga didukung oleh Persekutuan Gereja di Papua. Terutama kepada para anggota KST. Mereka sangat mendukung upaya pemerintah dalam menangkap dan mengadili KST, karena sudah sering meresahkan masyarakat dan membawa banyak korban jiwa.

KST memang sudah terlalu sering menyakiti masyarakat dan merugikan negara, akibat pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum. Tak heran para tokoh agama mendukung penegakan hukum pada mereka. Jika ada anggota KST yang ditangkap maka ini bukanlah pelanggaran HAM, karena mereka memang terbukti bersalah.

Penegakan hukum dan hak asasi manusia sedang ditegakkan setinggi-tingginya di Papua. Pemerintah pusat berusaha bertindak adil dan tetap mengawasi agar hukum berlaku juga di Papua, dan tidak ada diskriminasi, walau posisi mereka jauh sekali dari ibukota. Tokoh masyarakat juga mendukung penegakan hukum, terutama kepada KST.

  Oleh : Sabby Kosay )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta