BERITAJABAR.ID - Dalam mengawal pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan dorongan kuat kepada pemerintah daerah di Tanah Papua untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun 2023 Pembangunan Papua, Mendagri menekankan pentingnya realisasi belanja APBD sebagai kunci untuk menarik investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Mendagri menyoroti bahwa ketergantungan pada transfer pusat tidak akan cukup untuk mendorong kemajuan Papua, sehingga perlu dihidupkan sektor swasta melalui inovasi dan perizinan yang lebih mudah.

Mendagri juga menekankan bahwa investasi sektor swasta dapat memperkuat kondisi fiskal daerah, menghindarkan Papua dari ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa mindset yang tidak berubah dan mengandalkan transfer pusat dapat menghambat perkembangan swasta, sehingga mempersulit kondisi ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Mendagri menyarankan Pemda untuk fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, mengingat ketidaksejahteraan dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga terlihat dari berbagai inisiatif pembangunan yang telah diimplementasikan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua diwujudkan melalui pembukaan keterisolasian wilayah dan peningkatan akses serta konektivitas, salah satunya melalui pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sekolah-sekolah baru dan fasilitas pendidikan memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak Papua, sementara pembangunan pusat kesehatan dan rumah sakit meningkatkan akses warga Papua terhadap perawatan medis.

Papua juga memanfaatkan potensi ekonomi melalui sumber daya alamnya. Program pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan bagi pelaku usaha lokal, telah diimplementasikan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di Papua juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, memastikan mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi di Papua terus meningkat, menunjukkan keberhasilan program percepatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan sektor perekonomian di Bumi Cendrawasih. Tokoh masyarakat Papua, Matthew Makuker, menilai bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di era Jokowi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga mengurangi waktu tempuh perjalanan, mempercepat jalur logistik, dan mendatangkan investasi.

Pada pertemuan Kick off penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2025-2045, Plt Asisten Sekda Provinsi Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo, membuka acara dengan menekankan pentingnya merancang pembangunan daerah yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). Penyusunan RPJPD ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengakomodir harapan dan visi pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Dokumen RPJPD ini juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Provinsi Papua, mengingat mendekatnya akhir periode RPJMD tahun 2005-2025. Sebagai tanggapan terhadap evaluasi RPJPD tahun 2005-2025, Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang. Sosialisasi penyusunan rancangan awal RPJPD juga bertujuan memastikan persamaan persepsi antara pemerintah provinsi, DPR Papua, dan MRP, serta menjadi dasar penyusunan RPJMD dan menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan narasumber dari Bappenas dan Kemendagri.

Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Jokowi turut menjadi pilar penting dalam kesuksesan inisiatif ini. Masyarakat Papua telah merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Matthew Makuker, seorang tokoh masyarakat Papua, menyatakan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di era Jokowi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan dorongan positif kepada perekonomian masyarakat.

Pembangunan yang masif di Papua juga menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka peluang investasi, yang pada gilirannya memberikan manfaat nyata bagi penduduk setempat. Masyarakat sendiri merasakan manfaat langsung dari perbaikan infrastruktur dan peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Mobilitas yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang ditingkatkan, dan peningkatan pelayanan kesehatan memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sehari-hari.

Seiring dengan upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat yang positif, harapannya adalah bahwa dukungan ini akan terus berkembang. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, berkelanjutan, dan inklusif di Papua. Hanya dengan adanya keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, impian akan Papua yang sejahtera dan berkelanjutan dapat menjadi kenyataan.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, harapannya adalah bahwa Papua akan terus menuju arah yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagai cermin keberhasilan pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dianggap sebagai kunci untuk melanjutkan inisiatif pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua. Hanya dengan cara ini, kesejahteraan yang merata di seluruh tanah Papua dapat terwujud.

  Oleh: Frans Alia Zonggonau*   Penulis merupakan mahasiswa Papua tinggal di Solo