BERITAJABAR.ID - Masyarakat memberikan respons yang sangat positif mengenai penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah lantaran sangat membantu dan sangat efektif hanya bagi kelompok rentan dan menjaga daya beli sebagai mitigasi dampak penyesuaian harga BBM.

Diketahui bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk menyuplai dan menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia angkanya terus saja membesar sekian waktu. Hal tersebut perlahan-lahan juga akan sangat berdampak pada bagaimana kemampuan pemerintah sendiri untuk bisa membiayai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi sangat terkendala.

Indonesia belakangan ini, terus berupaya untuk bisa mempercepat kebangkitan perekonomian nasional setelah dihantam oleh pandemi COVID-19, dan juga setelah diperparah dengan carut-marutnya kondisi geopolitik dunia, dengan adanya konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina yang menyebabkan perekonomian global pun turut terguncang.

Sementara itu, justru dengan subsidi BBM yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, nyatanya di lapangan ditemui ketidaktepatan pemberian subsidi tersebut karena malah dinikmati oleh sebagian masyarakat mampu. Padahal pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dana hingga sebesar Rp 502 triliun untuk menanggung subsidi BBM tersebut.

Dalam situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, disebutkan data bahwa sejak 5 tahun terakhir ini saja alokasi subsidi energi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sebesar Rp 1.300 triliun. Maka dari itu pemerintah akan terus berusaha untuk bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi karena tidak tepat sasaran, beberapa langkahnya adalah dengan mengkonversikan BBM bersubsidi, termasuk juga dengan melakukan pengendalian atasnya.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM memang harus dilakukan oleh pemerintah, namun di sisi lain juga harus disertai dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Kedua hal tersebut menurutnya akan bisa memperkuat ketahanan fiskal Indonesia serta bisa mencapai resiliensi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Mempertahankan bagaimana ketahanan dan kekuatan fiskal negara merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah, terlebih Prof Ari juga menambahkan bahwa selama ini konsumsi kebutuhan BBM di masyarakat terus saja bertambah, sehingga jika pemerintah terus melakukan subsidi, maka APBN akan terus semakin tertekan.

Jika APBN terus tertekan, maka ketahanan fiskal juga akan terguncang dan juga akan sulit untuk melakukan penyeimbangan kapasitas produksi Indonesia di masa mendatang. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka akan sangat membahayakan. Untuk itu, memang harus ada kompromi antara subsidi dan juga ketahanan fiskal. Terlebih, perekonomian menurut Rektor UI tersebut harus terus ada geliatnya karena perekonomian masyarakat akan terus menyangga kekuatan fundamental perekonomian Indonesia.

Pemberian BLT ke masyarakat, akan mampu menjaga daya beli di masyarakat rentan sehingga dampak inflasi pun akan bisa diminimalisasi karena pergerakan UMKM di Tanah Air akan terus terjadi. Terlebih, apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan, maka APBN yang sudah teranggarkan akan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif lain seperti membangun sektor kesehatan, irigasi, infrastruktur jalan dan lain-lain.

Maka dari itu, belakangan ini, setelah secara resmi menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM, pemerintah tengah terus berkofus untuk melakukan mitigasi dari dampak penyesuaian harga BBM tersebut, utamanya bagi masyarakat rentan yang terdampak.

Analis Utama Ekonomi Politik Lab45, Reyhan Noor menyatakan bahwa pemberian BLT sangatlah efektif untuk bisa membantu masyarakat terdampak ketika menghadapi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Bahkan pernyataan tersebut dikatakannya berdasarkan sebuah proses kajian komprehensif sebelumnya.

Alasan dari mengapa penyaluran BLT BBM menjadi sangat efektif adalah sasaran penerimanya jauh lebih jelas daripada dengan terus mempertahankan subsidi BBM yang justru menguntungkan masyarakat mampu dengan persentase yang lebih tinggi yakni sekitar 70 persen.

Senada dengan pernyataan dari Prof Ari Kuncoro, Reyhan Noor juga berpendapat bahwa pemberian BLT BBM ke masyarakat sangat bisa mengurangi tekanan yang dialami oleh masyarakat, khususnya mereka golongan yang kurang mampu sehingga daya beli mereka tetap terjaga.

Meski begitu, Analis Ekonomi tersebut tetap mengimbau kepada pemerintah untuk bisa memastikan bagaimana data penerima BLT BBM, bahkan jika perlu harus ada perbaikan yang berkala dari data tersebut agar kualitas penyaluran BLT bisa menjadi semakin jauh lebih baik dan juga tepat sasaran.

Untuk ke depannya, Reyhan menyatakan bahwa pemerintah harus terus melakukan pengawasan akan pergerakan harga pangan dan juga memastikan ketersedian pasokan di tengah masyarakat. Pasalnya kedua hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana kendali harga komoditas-komoditas lainnya.

Skema penyaluran BLT BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah selama empat bulan hingga akhir tahun 2022 ini sehingga juga akan bisa menjadikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam menyongsong tahun 2023 mendatang.

Dengan adanya pemberian bantuan BLT BBM tersebut, masyarakat sendiri menerimanya dengan sangat baik dan positif, pasalnya terbukti dari bagaimana setiap penyaluran BLT banyak sekali dihadiri seluruh masyarakat dengan antusias. Mereka juga memberikan respon yang positif karena menjadi bukti konkret bahwa pemerintah benar-benar peduli kepada nasib rakyat.

Oleh : Abdul Rozak )** Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute