Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako bagi masyarakat di wilayah Jakarta senilai Rp 600.000 per bulan untuk menekan dampak pandemi Covid-19.  Masyarakat pun mengapresiasi bantuan sosial dari Pemerintah karena dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat di tengah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Pemerintah secara resmi telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.  Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pemberian sembako ini bakal terus berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain di Jakarta, pemberian sembako senilai Rp 600.000 per bulan ini bakal diberikan kepada warga terdampak corona yang berada di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Ia mengatakan, ada 2,6 juta warga atau 1,2 juta keluarga di Jakarta yang akan menerima bansos sembako. Sementara di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu keluarga yang menerima bansos sembako.

Juliari juga berharap agar bantuan tersebut dapat tepat sampai di keluarga yang paling membutuhkan, agar mereka tetap berada di rumah dan tidak mudik.

Pemberian sembako ini menggunakan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun, yang mana anggaran untuk pemberian bansos sembako di Jakarta sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, anggaran untuk pemberian bansos sembako untuk wilayah Bodetabek dialokasikan sebesar Rp 1 triliun.

Juliari juga mengingatkan agar warga penerima bantuan untuk jujur, apakah masih layak menerima bantuan atau tidak, sehingga jangan sampai menerima bantuan ganda.

Selain sembako, pemerintah juga memberikan bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta penggratisan dan diskon tarif listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek.

Syaratnya, mereka tidak menerima bansos lain yang telah diberikan oleh pemerintah. Presiden RI Joko Widodo mengatakan. BLT yang akan diberikan kepada warga di luar Jabodetabek sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Ia menyebutkan, total anggaran yang disiapkan untuk BLT ini sebesar Rp 16,2 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos, yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Total anggaran bansos yang disiapkan dari dana desa ini sebesar Rp 21 triliun.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam penanganan dampak covid-19.

Dalam keterangan pers-nya, Presiden Jokowi memaparkan bahwa pihaknya juga memberikan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah, sopir bus atau truk hingga kenek, salah satunya dengan memberikan pelatihan kerja untuk awak angkutan.

Jokowi mengatakan, program tersebut mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan, dengan target 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.

Dalam program tersebut, kepada para target akan diberikan insentif Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 360. Miliar.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menuturkan kembali sejumlah program pemerintah, bantuan sosial dan program padat karya yang digulirkan untuk membantu masyarakat lapisan bawah selama pandemi virus corona.

Mantan walikota Surakarta tersebut menyampaikan bahwa penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

Meski demikian, potensi penyelewengan dana bansos tetap harus diantisipasi. Oleh karena itu Kementerian Sosial juga telah menyiapkan nomor aduan terkait penyaluran bantuan sosial tersebut. Tujuannya agar tidak ada penyelewengan, salah sasaran, bahkan pungli dalam pendistribusian bansos kemensos.

Pengaduan terkait keluhan penyaluran bansos tersebut menggunakan nomor Whatsapp 08111022210 atau melalui email ke bansoscovid19@kemsos.go.id.

Program bantuan sosial (bansos) ini merupakan program yang disiapkan pemerintah agar masyarakat tidak mudik dan tetap di Jakarta. Hal ini juga berperan dalam menekan penyebaran covid-19.

Juliari juga meminta agar aparat pemerintah daerah mulai dari pejabat paling atas hingga paling bawah agar benar-benar melakukan pendataan secara objektif. 

Bantuan ini tentu merupakan kepedulian terhadap warga Indonesia yang terdampak pandemi covid-19 utamanya bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya.

Oleh : Zakaria )* Penulis adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor