Lindungi Pekerja Padat Karya, Pemerintah Gelontorkan Bantuan Upah

BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di sektor padat karya sebagai bentuk stimulus ekonomi jangka pendek. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa kebijakan BSU dirancang untuk melindungi para pekerja yang paling terkena dampak akibat paparan global, khususnya di sektor padat karya.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, agar daya belinya tetap terjaga di tengah wilayah global,” ujar Febrio.

Menurut Febrio, kebijakan ini tidak terlepas dari dampak tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap industri ekspor Indonesia.

“Oleh karena itu, saat kami merancang kebijakannya, prioritas utama yang kami anggap adalah sektor padat karya,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa sektor seperti tekstil, alas kaki, dan mesin adalah yang paling rentan terkena imbas, sehingga membutuhkan perlindungan lebih.

Program BSU ini menyasar sebanyak 17,3 juta pekerja dengan kriteria penghasilan di bawah Rp 3.500.000 per bulan. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan sebanyak 3.697.836 pekerja sebagai penerima bantuan.

Upaya ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga menggelontorkan beberapa program tambahan seperti diskon tarif transportasi, diskon tol, bantuan sosial, serta perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa fokus utama dari berbagai program tersebut adalah peningkatan kinerja ekonomi nasional.

“Ini bukan sekedar soal daya beli. Intinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua,” ujarnya.

Sebagai mitra strategis pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali ditunjuk menjadi salah satu lembaga penyalur utama BSU. Sekretaris Perusahaan BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengatakan bahwa penghentian telah menyiapkan beragam akses pencairan.

“Kami berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses penyelenggaraan berjalan mudah, aman, dan inklusif,” jelasnya.