BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah konkret dalam melakukan peperangan penyelundupan yang merugikan negara dari berbagai sisi, baik dari aspek ekonomi, keamanan nasional, maupun stabilitas sosial.
Dalam upaya ini, peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menjaga pengawasan negara dan menegakkan hukum.
“Penyelundupan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ancaman kemiskinan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri mempertegas bahwa penyelundupan tidak bisa dianggap sebagai masalah administratif semata. Pemerintah menyadari bahwa tantangan penyelundupan, terutama di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan kawasan rawan lainnya, memerlukan pengawasan yang ketat dan respons yang cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, TNI meningkatkan intensitas patroli dan operasi melalui matra darat, laut, dan udara, terutama di kawasan perbatasan dan jalur strategis pelayaran. Sementara itu, Polri memperkuat penegakan hukum melalui penyelidikan, penggerebekan, serta penyertaan barang-barang ilegal.
“Kami melihat masih banyak pelabuhan gelap yang harus disembunyikan. Koordinasi dengan TNI dan kepolisian sangat penting untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau setidaknya menguranginya, sehingga penerimaan negara sesuai target,” ungkap Djaka.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden meminta kami memastikan Ditjen Bea dan Cukai berperan aktif dalam memperkuat penerimaan negara, khususnya di bidang kepabeanan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Ia berharap kehadiran Djaka dapat memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Kami berharap dengan kehadiran Pak Djaka menjadi suatu nilai tambah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah berkeyakinan bahwa pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.
***
