Kolaborasi Digital Senjata Pemerintah Lawan Judi Daring Wujudkan Ruang Siber yang Aman

BERITAJABAR.ID – Di tengah maraknya praktik judi dare yang merambah dunia digital Indonesia, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk anggota aktivitas ilegal ini. Salah satu pendekatan yang kini semakin digencarkan adalah kolaborasi strategi dengan perusahaan platform digital global seperti Meta dan Google. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi kejahatan digital yang begitu masif dan kompleks.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital sangat penting untuk menutup ruang pertumbuhan konten perjudian. Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pusat Meta di Silicon Valley, Amerika Serikat, Puan menggarisbawahi bahwa ruang digital Indonesia tidak boleh menjadi tempat berkembangnya praktik yang merusak tatanan sosial seperti judol. Ia mengapresiasi Meta karena telah aktif memblokir ribuan akun dan konten yang terkait dengan perjudian online di Indonesia.

Lebih lanjut, Puan menilai langkah-langkah konkret yang diambil Meta merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan Indonesia dalam melindungi warganya dari ancaman digital. Dengan Indonesia sebagai salah satu pengguna Instagram terbesar di dunia, peran platform seperti Meta dinilai sangat penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya optimalisasi media sosial untuk kegiatan yang positif dan bertanggung jawab.

Dalam kunjungannya, Puan juga berdialog dengan tim Meta yang menjelaskan berbagai teknologi terkini, termasuk kecerdasan buatan (AI) yang mampu mendeteksi konten bermasalah secara otomatis. Teknologi ini dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem keamanan digital, mengingat pola penyebaran konten judol kian kompleks dan adaptif. Puan juga mengunjungi Kantor Pusat Google dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor, khususnya dalam pemanfaatan teknologi AI untuk melindungi ruang digital dari konten berbahaya.

Sementara itu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017–2022, Susanto. Ia menilai bahwa era digital saat ini menuntut penggunaan teknologi canggih seperti AI untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten perjudian. Menurutnya, pendekatan yang hanya bersifat literasi belum cukup. Pemerintah perlu membangun sistem otomatis yang mampu menganalisis, mendeteksi, dan menghapus konten bermasalah tanpa harus menunggu masyarakat melaporkan.

Susanto menyoroti tingginya kerentanan anak-anak terhadap paparan konten judol di ruang digital. Ia menjelaskan bahwa anak-anak cenderung memiliki ketahanan diri yang rendah dalam menyaring informasi di media sosial. Situasi ini menjadi semakin berbahaya ketika promosi peradilan masuk ke ranah berani dan menyasar generasi muda. Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan yang hanya fokus pada edukasi perlu dilengkapi dengan sistem proteksi yang kuat, seperti filter otomatis berbasis AI di seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Selain upaya preventif, Susanto juga mengingatkan pentingnya langkah rehabilitasi bagi anak-anak yang sudah terpapar atau bahkan kecanduan judi berani. Ia menyarankan agar layanan rehabilitasi ditangani oleh dinas sosial di tingkat kabupaten atau kota, berkoordinasi dengan instansi yang memiliki fungsi perlindungan anak. Langkah ini perlu segera dilakukan, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan anak dalam aktivitas judol cukup memprihatinkan.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024 mencatat sebanyak 1.836 anak usia hingga 17 tahun di DKI Jakarta terlibat dalam praktik judi dare, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,29 miliar. Sementara itu, laporan terbaru pada Mei 2025 menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus judol terbanyak di Indonesia. Data ini memperkuat urgensi untuk segera memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan digital, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Upaya kolaboratif dengan teknologi raksasa seperti Meta dan Google menjadi langkah strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang juga berdampak pada lokal. Di tengah kompleksitas ruang siber, sinergi antara kebijakan nasional dan kekuatan teknologi internasional merupakan kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat.

Ke depan, tantangan pemberantasan judi dare tentu tidak akan semakin mudah. Namun, dengan keberanian untuk menggandeng pihak-pihak yang memiliki kekuatan teknologi serta keinginan kuat untuk membenahi regulasi dan edukasi digital secara sistemik, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memenangkan perang melawan perjudian. Sebab pada akhirnya, menjaga ruang digital bukan hanya masalah memblokir akses, tetapi juga melindungi masa depan generasi bangsa.

Kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta sistem perlindungan yang kuat menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa ruang maya Indonesia tidak menjadi ladang subur bagi praktik-praktik ilegal yang merusak tatanan sosial dan generasi muda.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap *) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara