BERITAJABAR.ID - Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo menunjukkan ketegasannya dengan beberapa kali menunjukkan tingginya suara. Secara tegas ia akan melakukan langkah apapun yang tidak biasa (extraordinary) untuk 267 juta rakyat Indonesia.

Dirinya juga mengkritik keras para pembantunya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya dengan menganggap situasi ini normal.

Mantan Walikota Surakarta tersebut mengatakan, tidak ada perkembangan yang signifikan terkait kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.

Secara tegas, Jokowi mengatakan bahwa 3 bulan lalu dan beberapa bulan ke depan adalah masa krisis akibat pandemi virus corona. Namun, dirinya melihat masih ada anggota kabinet yang bekerja secara biasa-biasa saja.

Mulanya, Presiden Jokowi menyinggung perihal pertumbuhan ekonomi negara yang berpotensi minus antara 6 hingga 7,6 persen. Jokowi juga menyinggung terkait dengan serapan anggaran di kementerian yang rendah.

Kekesalan tersebut dirasa Jokowi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ia mencontohkan kementerian kesehatan yang belanja anggarannya masih sangat kecil dan jauh dari target yang diharapkan.

Ia juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum maksimal dan stimulus ekonomi yang tak kunjung terealisasi. Jokowi menilai, pada masa pandemi covid-19 ini stimulus ekonomi menjadi kunci agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak mati.

Dirinya juga memerintahkan agar stimulus ekonomi segera dikucurkan kepada sektor ekonomi, khususnya industri padat karya agar tidak menambah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saiful Mujani Research dan Consulting menunjukkan bahwa 71 persen masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi rumah tangga memburuk akibat virus corona. Sementara sebanyak 76 persen responden menyatakan pendapatan rumah tangga mereka merosot akibat pandemi covid-19.

Ketegasan ini tentu diharapkan akan adanya peningkatan kinerja dan koordinasi antara satu menteri dan menteri lain agar tidak terjadi ego sektoral. Jika Presiden Jokowi menuturkan terkait reshuffle maka keputusan itu merupakan hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi covid-19.

Pada kesempatan sidang kabinet tersebut, Jokowi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik akibat pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

Jokowi mengatakan, bahwa dirinya melihat masih banyak stafnya yang bersikap biasa-biasa saja. Hal itulah yang membuat dirinya jengkel sehingga kerap meninggikan nada bicaranya. Dirinya pun menegur menterinya karena masih bekerja secara biasa di saat krisis seperti ini.

Ia mencontohkan hal tersebut dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan. Seperti anggaran kesehatan yang baru cair sebesar 1,53 persen dari rencana anggaran Rp 75 triliun.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menterinya bahwa mereka harus bekerja ekstrakeras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketegasan dirinya muncul ketika Jokowi mengatakan, kalau bapak, ibu dan saudara-saudara masih melihat ini (pandemi) sebagai sesuatu yang normal, maka ini akan sangat berbahaya sekali.

Jokowi juga meminta agar semua anggota kabinet dapat memahami situasi krisis saat ini, dan memiliki kebersamaan dalam menghadapinya. Ia juga meminta agar para menterinya dapat bekerja di luar standar normal dan banyak memunculkan inovasi agar Indonesia dapat melewati krisis ini.

Ia juga meminta agar para menterinya tidak lagi terjebak dalam peraturan di dalam masa krisis. Presiden justru meminta para menteri dan jajarannya dapat menyelesaikan persoalan peraturan yang membelenggu kinerja mereka saat masa krisis.

Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis selama pandemi covid-19 belum berakhir.

Jokowi tidak segan-segan untuk mencopot lembaga atau me-reshuflle menterinya jika para menteri dalam kabinetnya masih bekerja secara biasa-biasa saja.

Dalam situasi krisis dan darurat, kecepatan dalam pengambilan keputusan tentu menjadi hal yang sangat penting. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada sidang kabinet tentu merupakan salah satu upaya agar para menteri dalam kabinetnya mampu meningkatkan kinerja untuk bekerja lebih keras demi seluruh rakyat Indonesia.

  Oleh : Dodik Prasetyo )* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI).