BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Miliaran rupiah Dana Desa (DD) mengalir deras ke Desa Bangle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang setiap tahunnya. Tercatat sejak 2022 hingga 2025, akumulasi dana yang digelontorkan hampir menyentuh angka fantastis Rp7 miliar. Namun, di balik angka tersebut, muncul tanda tanya besar mengenai efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya.
Alih-alih memberikan jawaban transparan, konfirmasi dari pihak pemerintah desa justru menyisakan teka-teki yang patut diwaspadai oleh publik maupun aparat penegak hukum.
Kejanggalan Energi Alternatif: Ada Anggaran, Tapi Tak Ada Ingatan?
Salah satu temuan paling mencolok adalah anggaran Pembangunan Sarana Prasarana (Sarpras) Energi Alternatif. Data menunjukkan anggaran ini muncul secara berulang: lebih dari Rp261 juta pada tahun 2023 dan melonjak menjadi Rp240 juta pada 2024.
Ironisnya, saat dikonfirmasi pada Kamis (23/04/2026), perwakilan Kepala Desa berinisial D justru mengaku tidak tahu-menahu soal anggaran tersebut. D berdalih bahwa pada tahun 2023 hanya ada program listrik gratis yang ia klaim bukan bersumber dari Dana Desa.
Hal ini memicu pertanyaan kritis: Jika pemerintah desa merasa tidak menganggarkan, ke mana larinya ratusan juta rupiah yang tercatat dalam pos energi alternatif tersebut? Data ini tercantum resmi di laman jaga.id, jaringan pencegahan korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat validitas sumber data tersebut, muncul kecurigaan apakah ini sekadar kesalahan administrasi atau adanya “proyek hantu” dalam laporan pertanggungjawaban.
Ritual Pemeliharaan: Estetika Pemakaman vs Urgensi Warga
Sorotan tajam juga tertuju pada pos pemeliharaan pemakaman yang nilainya meroket drastis. Pada tahun 2024, anggaran ini menyedot Rp231,5 juta, namun membengkak menjadi Rp446,1 juta pada tahun 2025.
Penjelasan D bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membangun “rumah duka” patut dikritisi. Secara etis, apakah pembangunan gedung baru dapat dikategorikan sebagai “pemeliharaan”? Selain itu, urgensi pembangunan rumah duka senilai hampir setengah miliar rupiah dipertanyakan di tengah kebutuhan ekonomi warga yang jauh lebih mendesak.
Pola serupa terlihat pada pemeliharaan balai kemasyarakatan yang rutin menelan ratusan juta setiap tahun. Penggunaan istilah “pemeliharaan” untuk pembangunan fisik di berbagai titik sering kali dicurigai sebagai celah untuk memecah anggaran guna menghindari mekanisme lelang yang lebih ketat.
Investasi atau Pemborosan?
Ambisi bisnis desa terlihat dari penyertaan modal yang melompat signifikan, dari Rp20 juta pada 2023 menjadi Rp461,9 juta pada 2025. Tanpa transparansi mengenai unit usaha yang dikelola, suntikan modal hampir setengah miliar ini rawan menjadi praktik “bancakan” tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Selain itu, program peningkatan produksi peternakan senilai Rp272 juta untuk budidaya ayam petelur juga dinilai perlu diaudit fisik. Publik perlu mengetahui apakah jumlah ternak dan hasil produksinya sebanding dengan modal besar yang telah dikeluarkan selama bertahun-tahun.
Kritik Pedas Aktivis: “Ini Lampu Merah Tata Kelola”
Menanggapi carut-marutnya pelaporan Dana Desa di Desa Bangle, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Karawang, Rahmat Supardi, angkat bicara. Menurutnya, ketidaktahuan aparat desa mengenai anggaran yang mereka kelola sendiri adalah sinyal bahaya.
“Sangat tidak logis jika perwakilan desa tidak mengetahui adanya anggaran ratusan juta untuk energi alternatif yang muncul berturut-turut di laporan tahunan. Ini bukan sekadar lupa, tapi indikasi kuat adanya maladministrasi atau upaya penyembunyian informasi publik,” tegas Rahmat.
Ia juga menyoroti pembengkakan biaya pemeliharaan makam yang mencapai hampir setengah miliar rupiah. Menurut Rahmat, pola penganggaran seperti ini sering kali digunakan untuk menyamarkan proyek fisik yang tidak memberikan dampak kesejahteraan langsung bagi masyarakat luas.(DinRos)
