Kemendukbangga Optimistis Tekan Stunting Jadi 14,2 Persen pada 2029

JAKARTA, BERITAJABAR.ID — Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memperkuat berbagai program pembangunan keluarga, termasuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Artinya, pemerintah masih harus menurunkan sekitar 5,6 poin persentase dalam lima tahun ke depan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak usia dini, khususnya pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas remaja dan pra-remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, memperkuat pengetahuan calon pengantin tentang pencegahan stunting, meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan anak, serta memperluas akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

Hal itu disampaikan Wihaji dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

“Dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, kewenangan Kemendukbangga/BKKBN ada dua, yaitu distribusi makan bergizi gratis kepada sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, serta edukasi pola konsumsi pangan sehat keluarga,” ujar Wihaji.

Menurut dia, dukungan terhadap program MBG bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau yang dikenal sebagai MBG 3B menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pelatihan edukasi MBG 3B bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK), sosialisasi panduan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), penyusunan panduan distribusi MBG, pelatihan mekanisme distribusi dan edukasi, serta analisis dan evaluasi data secara berkala.

Kemendukbangga/BKKBN juga memperkuat program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) guna mendukung pelaksanaan MBG 3B, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang selama ini menjadi landasan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan nasional, dinamika kelembagaan, serta kebutuhan penguatan efektivitas pelaksanaan program di daerah.

Meski demikian, Wihaji memastikan berbagai upaya percepatan penurunan stunting tetap berjalan.

Pada akhir rapat kerja, Komisi IX DPR RI dan Kemendukbangga/BKKBN sepakat memperkuat kembali peran kementerian tersebut sebagai koordinator percepatan penurunan stunting nasional. Penguatan itu diharapkan dapat diwujudkan melalui regulasi baru yang mampu menciptakan pola koordinasi lebih setara, efektif, dan terintegrasi setelah transformasi BKKBN menjadi kementerian.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sinergi lintas sektor tetap terjaga dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. (SJS)