BERITAJABAR.ID - Saat ini tantangan dalam mengelola stok pangan menjadi semakin kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Sebagai negara agraris yang bergantung pada hasil pertanian, Indonesia sering kali merasakan dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan impor beras sebagai salah satu upaya untuk menjaga stok pangan dan menjaga keseimbangan harga beras di pasar domestik.

Kebijakan impor beras merupakan strategi yang telah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian produksi beras akibat cuaca ekstrim. Musim kemarau yang panjang dan intensitas hujan yang tidak terduga sering kali mengganggu pola tanam dan panen, yang kemudian berdampak pada produksi beras nasional. Dalam situasi seperti ini, kebijakan impor beras menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan negara.

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan impor, pemerintah melakukan evaluasi yang cermat terhadap kondisi produksi beras dalam negeri serta ketersediaan stok beras di pasar domestik. Tujuan utama dari kebijakan impor ini adalah untuk menjamin ketersediaan beras yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi kelangkaan beras akibat cuaca ekstrim.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Impor kali ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan yang bisa terjadi di tengah cuaca ekstrem. Impor beras ini, kata Zulhas, dilakukan agar stok beras tetap aman saat cuaca ekstrem berlangsung. Zulhas juga mengatakan, segala antisipasi akan terus dilakukan agar cuaca ekstrem tidak memengaruhi berbagai harga sembako.

Perum Bulog juga sebelumnya memastikan bahwa pihaknya akan melakukan impor beras meski panen raya pada Maret-Mei 2024 berlangsung. Namun, impor itu akan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan stok, terutama di daerah sentra produksi.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan supplier. Bayu akan mengelola proses masuknya beras impor untuk daerah-daerah yang belum terjangkau. Bayu mengatakan bahwa pihaknya sedang memfokuskan dan memperhatikan daerah-daerah yang nonsentra produksi, serta pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari sentra produksi. Sedangkan untuk beberapa daerah yang merupakan sentra produksi, Bulog akan melihat lebih jauh gejolak harga beras imbas adanya impor. Jika, harga beras di wilayah tersebut malah turun dalam, maka penyaluran impor akan dihentikan sementara.

Bayu juga menekankan bahwa kontrak impor bisa saja tetap berjalan, namun kedatangannya akan diatur melihat kondisi panen raya. Bayu menyebutkan, saat ini stok impor beras yang masuk sudah sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta ton dari kuota 3,6 juta ton untuk 2024.

Namun kebijakan impor beras ini tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa impor beras dapat mengancam kedaulatan pangan negara, serta memberikan dampak negatif terhadap petani lokal. Hal ini dikarenakan adanya potensi bahwa impor beras dapat menekan harga beras dalam negeri dan mengurangi daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kebijakan impor beras agar tidak merugikan petani lokal dan tetap menjaga keseimbangan pasar domestik.

Selain itu, Pemerintah perlu memastikan bahwa beras yang diimpor memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh badan pengawas pangan nasional, atau tidak. Tidak hanya itu, proses produksi beras di berbagai negara produsen sering kali melibatkan penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memilih mitra impor beras serta melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas, kebijakan impor beras juga menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti fluktuasi harga beras di pasar internasional, kebijakan perdagangan dari negara-negara mitra, serta ketersediaan beras di pasar global. Kebijakan impor beras haruslah dilakukan dengan bijak dan strategis agar tidak hanya menjaga ketersediaan beras dalam negeri, tetapi juga tidak mengganggu hubungan perdagangan internasional.

Dalam menjalankan kebijakan impor beras, transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga menjadi hal yang penting. Partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk petani, pelaku usaha, dan masyarakat umum, juga perlu ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan impor beras.

Dalam jangka panjang, kebijakan impor beras hanya merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara. Pemerintah perlu terus mendorong diversifikasi produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. 

Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan terjamin untuk seluruh rakyatnya. Dengan demikian, kebijakan impor beras diambil sebagai langkah yang tepat dan penting dalam rangka menjaga stok pangan serta menghadapi tantangan cuaca ekstrim. 

Oleh: Andika Simangunsong )** Mahasiswa jurusan Pertanian Universitas Sebelas Maret