Kasus Korupsi Mandek, Ketua Umum PJN Tantang Kasi Intel Kejari Karawang Debat Terbuka!

BERITAJABAR.ID  KARAWANG – Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa menyusul mandeknya penanganan dugaan korupsi Dana Desa 2022–2025 di Kecamatan Banyusari. Langkah ini diambil lantaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dinilai tidak transparan dalam memproses empat oknum Kepala Desa dan satu mantan Camat yang telah dilaporkan sejak awal tahun.

Ketua Umum PJN, Yudhy Elwahyu, yang juga mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, mengkritik keras lambannya kinerja institusi penegak hukum tersebut.”Hukum tidak boleh menjadi benteng perlindungan bagi birokrat korup. Sudah enam bulan kami menunggu SP2HP tanpa kejelasan. Karena jalur administratif diabaikan, kami akan menyuarakan kebenaran ini di jalanan. Saya menantang Kasi Intel Kejari Karawang untuk debat terbuka membedah logika yuridis kasus ini di hadapan massa,” tegas Yudhy.

Sikap tertutup Kejari Karawang dinilai melanggar UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai bentuk protes, PJN akan memobilisasi sekitar 1.000 massa aksi pada Senin, 21 September 2026 dengan rute gerakan sebagai berikut:

1. Kantor Kejari Karawang (Pukul 10.00 WIB – Selesai)

° Agenda: Menyampaikan aspirasi terkait lambannya proses hukum oknum kades dan mantan camat, serta menuntut debat terbuka antara Ketua PJN dan Kasi Intel Kejari Karawang.

2. Kediaman Dedi Mulyadi, Lembur Pakuan, Kabupaten Subang (Pukul 13.00 WIB – Selesai)

° Agenda: Menyampaikan aspirasi dan memohon Gubernur Jawa Barat untuk mengawal langsung proses hukum kasus tersebut.

Aksi turun ke jalan ini merupakan kelanjutan dari dua laporan resmi yang dilayangkan PJN pada 11 Maret dan 6 April 2026. Laporan tersebut membidik dugaan penyimpangan anggaran yang menyeret Kades Gembongan, Kades Banyuasih, Kades Gempol Kolot, Kades Pamekaran, serta Camat Banyusari periode 2022–2025. PJN menegaskan tidak akan mundur hingga supremasi hukum di Karawang ditegakkan secara adil. (Dinros)