BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin yang bersumber dari program pemerintah pusat kembali menuai sorotan tajam. Di Dusun Krajan 3, Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, proses pembagian komoditas pangan ini dikeluhkan warga karena dinilai tidak transparan, tebang pilih, bahkan diduga kuat ditunggangi kepentingan politik praktis di tingkat desa.
Praktik di lapangan disinyalir ditutupi oleh oknum petugas pembagi. Akibatnya, sejumlah warga yang benar-benar membutuhkan dan sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat, kini justru dicoret secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
“Ke Mana Jatah Beras Anak-Anak Saya?”
Jeritan hati terdengar dari Dasem, seorang ibu rumah tangga di Dusun Krajan 3 yang kini harus memutar otak demi menghidupi anak-anaknya. Ia mengaku bingung mengapa namanya tiba-tiba raib dari daftar penerima, padahal kondisi ekonominya sedang terpuruk.
“Biasanya saya dapat, sekarang sudah tidak dapat lagi. Padahal saya sangat butuh bantuan itu untuk makan anak-anak saya. Dulu waktu masih dapat, biaya tebusnya cuma Rp10.000 untuk tiga karung berat 5 kg. Informasinya sekarang naik jadi Rp15.000. Tetangga juga banyak yang biasanya dapat sekarang dilewat. Dikemanakan beras jatah anak-anak saya?” ujar Dasem dengan nada kecewa bercampur amarah.
Keluhan senada disampaikan oleh Endah, seorang janda di wilayah yang sama. Ia merasakan adanya indikasi sentimen pribadi dan muatan politis di tingkat rukun tetangga (RT) dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.
“Urang ge sarua teu menang, ko bisa? (Saya juga sama tidak dapat, kok bisa?). Kan itu hak janda dan warga yang tidak mampu. RT Eman sentimentil, selalu dikaitkan dengan politik calon kepala desa,” keluh Endah menggunakan bahasa daerah setempat.
Desakan untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan
Kondisi ini memicu desakan publik agar Pemerintah Desa Pulokalapa segera mengevaluasi total kinerja aparatur di tingkat bawah. Tidak hanya itu, pihak Kecamatan Lemahabang dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi lapangan.
Bantuan pangan ini bukanlah komoditas komersial atau alat penekan politik, melainkan hak mutlak bagi keluarga miskin dan warga tanpa penghasilan tetap yang dilindungi oleh undang-undang. Penyelewengan target sasaran jelas mencoreng regulasi pemerintah pusat yang mengamanatkan perlindungan sosial tepat sasaran. (Guswan)
