BERITAJABAR.ID - Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) sesumbar bahwa pembentukannya karena ingin membuat negeri ini aman dan damai. Namun kenyataannya, adanya koalisi ini malah memperkeruh situasi politik. Karena mereka sibuk sikut sana-sini dan mengkritik pemerintah, sehingga mengacaukan suasana damai di Indonesia.

Awal agustus lalu, dibentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia oleh beberapa tokoh seperti Rocky Gerung, Din Syamsudin, Said Didu, dan lain-lain. Mereka beralasan negeri ini harus diselamatkan dan sekarang tidak ada pengawasan kepada pemerintah. Pihak oposisi kurang berani mengkritik presiden dan Indonesia saat ini berjalan di jalur yang salah.

Pernyataan para anggota KAMI ini sangat disesalkan karena bisa memperkeruh suasana politik di Indonesia. Memang sejak pemilihan presiden 2014 lalu, presiden selalu jadi diserang oleh oposisi. Sekarang setelah ada KAMI yang mengaku organisasi oposisi non partai, hujatan kepada Jokowi dan pemerintahannya akan makin sering dilontarkan.

Para anggota KAMI bisa aja berkilah mereka hanya jadi pengawas karena keadaan Indonesia bagai kapal karam. Padahal kenyataannya di negeri ini baik-baik saja. Pemerintah sudah bekerja keras mengembalikan kondisi finansial negara dan mengatasi para pasien corona. Situasi di Indonesia sangat aman dan tak ada resesi di bidang ekonomi seperti yang mereka tuduhkan.

Justru pernyataan dari anggota KAMI yang selalu mencela pemerintahan bisa mengacaukan situasi politik di Indonesia. Masyarakat bisa terprovokasi oleh hasutan mereka dan malah bersikap apatis terhadap program pemerintah. Apalagi akhir tahun ini ada pilkada serentak. Banyak orang bisa jadi golput karena malas dan menganggap pemerintah selalu salah.

Provokasi dari para anggota KAMI bisa jadi penyebab banjir golput dan hal ini sangat berbahaya karena bisa meruntuhkan demokrasi. Keadaan politik di Indonesia bisa gonjang-ganjing dan kepercayaan terhadap presiden jadi menurun. Padahal Jokowi sudah berusaha keras mengatasi segala masalah di Indonesia, terutama pada masyarakat yang terdampak corona.

Mengapa koalisi aksi yang seharusnya menyelamatkan Indonesia harus selalu menghujat pemerintah? Padahal jika saja salah satu dari mereka jadi bagian dari pemerintahan, misalnya Bupati, belum tentu bisa mengatasi seribu satu problema di masyarakat. Jangan hanya pandai memaki dan memanaskan iklim politik tapi tak bisa membantu rakyat kecil.

Modus ingin menyelamatkan Indonesia justru disuga jadi alat untuk meningkatkan tingkat popularitas dari para tokoh KAMI. Meskipun mereka mengelak, namun menurut Muhammad Kapitra yang seorang ahli hukum, pembentukan koalisi sarat akan kepentingan politis. Semua tokoh punya ambisi untuk jadi penguasa dan berkumpul untuk mewujudkan misinya.

Masih ada 4 tahun jelang pemilihan umum 2024. Jika para anggota KAMI berhasil menarik simpati masyarakat, maka jalan mereka untuk jadi calon presiden akan semakin mulus. Para anggota KAMI juga sesumbar bahwa mereka didukung oleh banyak pihak. Mulai dari mantan pejabat, purnawirawan, profesor, sampai anak mantan pejabat.

Padahal dukungan dari banyak pihak tidak otomatis meningkatkan nama mereka. Karena kenyataannya, KAMI adalah kumpulan dari tokoh yang gagal menempati jabatan dan posisi strategis di pemerintah, karena Presiden memilih orang lain yang dianggap lebih kompeten. KAMI dianggap sebagai barisan sakit hati yang hanya bisa memaki pemerintah.

Deklarasi KAMI juga dicemooh karena dianggap tidak berempati pada situasi pandemi covid-19. Seharusnya ini masa prihatin, tapi malah mengadakan deklarasi. Apalagi akan ada deklarasi nasional di banyak kota di Indonesia. Buat apa berkumpul jika hanya bicara politik tanpa ada solusi nyata?

Jika para anggota KAMI benar-benar peduli pada Indonesia, maka jangan mencela, tapi buatlah aksi nyata. Misalnya dengan penggalangan dana untuk korban corona atau kerja sosial. Jangan malah memanaskan situasi politik dan hanya bisa mengkritik pemerintah. Namun tidak memberi solusi sama sekali.

 )* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Strategis Indonesia (LSISI)