BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Semboyan membangun desa demi kesejahteraan warga tampaknya masih menjadi barang mewah bagi sebagian buruh kasar. Di Desa Pasirjengkol, sebuah proyek pembangunan turap irigasi tersier yang didanai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyisakan cerita pilu. Di balik kokohnya dinding penahan air sepanjang 400 meter yang kini mengairi sawah-sawah petani, ada hak pekerja yang terabaikan dan mandek di lingkaran birokrasi serta praktik sub-kontrak yang karut-marut.
Amo, salah satu pekerja yang memeras keringat di proyek tersebut, menjadi korban nyata dari buruknya tata kelola ini. Tugasnya telah selesai sejak 16 Agustus 2026 lalu. Namun ironisnya, hingga detik ini, hak atas upah kerjanya belum juga dicairkan. Ketika menagih haknya, Amo hanya dihadapkan pada alasan klasik dari sang mandor: “Belum dibayar oleh Kepala Desa.”
Gelapnya Transparansi Upah dan Praktik Sub-Kontrak
Ketidakadilan yang dialami Amo berlapis-lapis. Ia telah menghabiskan waktu kurang lebih 30 hari kerja di bawah terik matahari. Mirisnya, sebagai pekerja borongan, Amo bahkan tidak pernah diberi tahu secara transparan berapa total upah nominal yang akan ia terima. Informasi itu sengaja ditutupi oleh pihak mandor.
Hingga saat ini, Amo baru memegang uang makan sebesar Rp1.000.000. Jika menggunakan asumsi standar upah tukang bangunan di wilayah Karawang sebesar Rp150.000 per hari, maka total upah Amo seharusnya mencapai Rp4.500.000. Artinya, hak Amo yang masih tertahan berkisar Rp3.500.000. Bagi seorang buruh, angka tersebut adalah penyambung hidup keluarga yang tidak bisa ditunda-tunda.
Saling lempar tanggung jawab pun terjadi di balik layar. Kepala Desa Pasirjengkol, Tuti, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa proyek ini merupakan program dari BBWS. Dalam mekanismenya, Tuti mengaku menyerahkan sepenuhnya penyelesaian proyek kepada seseorang bernama Sian, dengan kesepakatan nilai borongan upah sebesar Rp57.000.000 untuk panjang turap 400 meter.
Namun, investigasi di lapangan menemukan indikasi adanya praktik “oper kontrak” atau sub-kontrak berlapis. Sian diduga kuat melemparkan kembali pekerjaan fisik ini kepada pihak lain tanpa pengawasan ketat. Hal ini terbukti dari pengakuan Amo yang menyebutkan bahwa mandor langsung di lapangan adalah Igor, bukan Sian. Rantai birokrasi informal yang panjang inilah yang diduga kuat memotong dan menghambat aliran hak-hak pekerja kecil seperti Amo.
Alasan Dana Talangan di Tengah Sengkarut Administrasi
Di sisi lain, Kepala Desa Pasirjengkol, Tuti, berkilah bahwa anggaran dari pusat memang belum cair sepenuhnya. Namun, demi mengakomodasi kebutuhan pengairan petani agar tidak terhambat, ia mengklaim telah berani mengeluarkan dana talangan pribadi.
“Teknis dan lain-lainnya diurus oleh pengurus P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Saya hanya dana talangan dan monitoring pengawasan jangan sampai pekerjaan jelek,” pungkas Tuti saat dikonfirmasi.
Pernyataan ini justru menyisakan pertanyaan kritis: Jika dana talangan sebesar Rp57 juta sudah dikucurkan oleh Kepala Desa kepada pihak pengelola, mengapa uang tersebut tidak kunjung sampai ke kantong para pekerja di ujung tombak? Ke mana larinya aliran dana talangan tersebut jika mandor di lapangan masih berdalih “belum dibayar Kades”?
Kasus turap tersier Pasirjengkol ini menjadi cermin retak pembangunan infrastruktur desa. Ketika fisik bangunan dipuji karena selesai tepat waktu, nasib pekerjanya justru digantung tanpa kepastian. Pihak BBWS selaku pemilik program, Dinas terkait, hingga aparat penegak hukum seyogianya turun tangan memeriksa karut-marut pengelolaan anggaran P3A di Pasirjengkol, agar keringat pekerja tidak mengering dalam sia-sia.
