BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Di tengah ambisi besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan, sebuah potret ironis justru tersaji di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari. Lahan pertanian produktif seluas kurang lebih 2,4 hektar kini berubah menjadi “danau” abadi yang tak lagi bisa ditanami.
Senin (13/4/2026), Emin, seorang petani setempat, mendatangi kantor Desa Cengkong dengan gurat kekecewaan. Membawa secarik kertas berisi daftar nama tujuh pemilik lahan yang terdampak, ia menuntut keadilan. Emin mewakili Irya, Isak, Lusmantoro, Dede, Aming, dan H. Muhidin yang sawahnya terendam air sejak musim tanam tahun lalu.
Dampak Pembangunan yang “Mencekik” Petani
Menurut Emin, biang keladi mandeknya produksi padi di wilayah tersebut adalah pembangunan perumahan Garden City Residence. Sejak proyek itu berdiri di area pesawahan, sistem drainase alami terganggu.
Air yang seharusnya mengalir, kini terjebak dan merendam sawah mereka. Kondisi ini kian parah setiap kali hujan turun.
“Sawah tidak bisa ditanami sama sekali. Air tidak kunjung surut. Bagaimana kami mau mendukung program pemerintah kalau sawah kami dibiarkan jadi kolam?” keluh Emin di kantor desa.
Dugaan Lemahnya Kajian Lingkungan
Kondisi ini memicu kritik tajam dari Bah Utam, Ketua LSM Gibas Jaya Kecamatan Purwasari. Ia mempertanyakan bagaimana izin pembangunan perumahan berskala besar bisa keluar tanpa kajian dampak lingkungan (Amdal) yang matang terhadap lahan pertanian di sekitarnya.
“Ini aneh. Kenapa perumahan seluas ini seolah tanpa kajian dampak lingkungan? Akibatnya rakyat kecil yang dikorbankan,” tegas Bah Utam.
Bah Utam menegaskan ada lima pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kerugian petani ini:
1. Pengembang Garden City Residence, yang diduga abai terhadap sistem drainase lingkungan.
2. Pemerintah Desa, sebagai pemangku wilayah terdekat.
3. Dinas Pertanian, yang seharusnya melindungi lahan produktif.
4. Dinas PUPR, terkait pengawasan tata ruang dan saluran air.
5. Dinas Lingkungan Hidup, terkait analisa dampak lingkungan.”ujarnya.
Lanjut Bah Utam, “petani menuntut:
1. Normalisasi Saluran Air segera oleh pihak pengembang.
2. Ganti Rugi atas gagal tanam selama 3 musim.
3. Audit Perizinan pembangunan perumahan oleh Dinas PUPR dan DLHK Karawang.” Pungkasnya.
Menanti Solusi, Bukan Sekadar Janji
Kasus di Desa Cengkong ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Jika 2,4 hektar lahan dibiarkan mati hanya demi ekspansi properti, maka slogan “Karawang Lumbung Padi” hanyalah isapan jempol belaka. Para petani kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar mediasi tanpa solusi. (Dien)
