BERITAJABAR.ID - Inovasi dan percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua mampu menekan angka inflasi di Bumi Cenderawasih, sehingga kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut juga mengalami peningkatan kualitas.

Peningkatan akan kualitas hidup masyarakat di Papua harus terwujud, namun terdapat beberapa tantangan menghadang, salah satunya adalah tingkat inflasi dengan angka yang cukup tinggi di sana. Maka dari itu, harus ada inovasi serta percepatan pembangunan pula pada hasil pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Karena dengan terjadinya inovasi dan gencarkan perceparan pembangunan dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut, menjadikan kesetaraan terwujud, bukan hanya secara garis besar pada wilayah Indonesia, namun setidaknya pemerataan tersebut terjadi antar wilayah Bumi Cenderawasih sendiri, baik itu provinsi yang sudah lama berdiri atau provinsi baru hasil dari pemekaran wilayah. Jika kesenjangan tertekan, secara otomatis juga mampu menekan angka inflasi.

Upaya tersebut terus pemerintah lakukan, salah satunya dengan bagaimana kinerja sangat baik dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk yang berhasil menekan inflasi dengan capaian kinerja luar biasanya.

Pasalnya, terus terjadi keberlanjutan dan potensi perbaikan, yang mana seluruhnya mampu memberikan dampak secara positif sehingga masyarakat pun memberikan apresiasi mereka secara tinggi. Kerja keras pemerintah terus terjadi dalam upaya untuk membangun fondasi pemerintahan yang baik di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Salah satu bentuk inovsi tersebut, yakni dengan pembentukan satuan tugas (satgas) yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menangani program prioritas nasional seperti penanganan angka inflasi.

Dengan kinerja luar biasa tersebut, kemudian Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Husin Tambunan menyampaikan bahwa langkah Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dalam mengendalikan inflasi sangat baik, terlebih dengan bagaimana program inovasinya berupa langkah cepat.

Program inovasi langkah cepat tersebut terlihat dar adanya program sidak mendadak secara langsung di pasar, kemudian ada pula gerakan tanam cabai dan gerakan pangan murah dengan cara memberikan subsidi serta memperhatikan kondisi jalan yang rusak.

Bukan hanya itu, namun penanganan secara cepat pada akses jalan Trans Papua jalur Nabire hingga Paniai yang sempat terjadi longsor baru-baru ini juga perlu mendapatkan apresiasi sangat tinggi. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya inflasi di daerah tersebut. Pemerintah memang terus melangsungkan banyak inovasi untuk melakukan percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebagai hasil dari pemekaran wilayah.

Sementara itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus melakukan percepatan pembangunan pada keempat DOB Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BKSDN Abas Supriyadi bahwa pihaknya memang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat demi memformulasikan rumusan strategis akan kebijakan agar dapat mencapau berbagai tujuan pembangunan secara lebih cepat.

Lebih lanjut, percepatan pembangunan di DOB Papua sangat mungkin terjadi apabila pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat mengkonstruksikan strategi kebijakan dengan berdasarkan pada inovasi.

Sehingga, Pemerintah Pusat terus berupaya memberikan pendampingan pada berbagai daerah Otonomi Baru tersebut untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan Pemda melalui berbagai program kegiatan yang inovatif.

Untuk percepatan pembangunannya sendiri, akan bisa terpantau dari terjadinya peningkatan pada hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) pada DOB Papua terkait. Terwujudnya inovasi dalam setiap program atau kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing, serta semakin mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Di samping itu, terdapat juga beberapa isu strategis lain yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan strategi kebijakan pada Daerah Otonomi Baru Papua, yakni upaya untuk semakin mengoptimalisasi kualitas otonomi daerah, kemudian pengendalian inflasi daerah dan penekanan angka kemiskinan ekstrem, selanjutnya sinergitas kebijakan dan program nasional, lalu adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan terwujudnya transformasi digital pemerintahan.

Pemerintah melalui Kepala BKSDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo terus mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk semakin memperkuat strategi kebijakan dan inovasi pada DOB Papua, yang mana pada tahun 2024 terjadi metode dan pendekatan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keterwujudan inovasi akan program kebijakan tersebut, juga harus turut serta dengan adanya kolaborasi atau sinergitas yang kuat dengan berbagai pihak seperti kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

Begitu pentingnya melakukan inovasi atau terobosan pada berbagai macam program serta kebijakan untuk mempercepat pembangunan Papua, utamanya pada hasil pemekaran wilayah, yakni Daerah Otonomi Baru sehingga membantu daerah tersebut semakin menekan angka inflasinya.

Oleh: Serlina Wayar )** Mahasiswa Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen)