BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi berkualitas guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi dalam menghadapi kebutuhan industri modern.
Sebagai langkah nyata, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam mendukung investasi serta meningkatkan daya saing nasional.
“Investasi yang terus meningkat, khususnya di sektor hilirisasi, memerlukan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas,” ujar Rosan.
Ia menambahkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun ke depan, investasi yang diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 2,6 juta pekerjaan baru per tahun. Pada tahun lalu saja, realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun telah menyerap 2,45 juta tenaga kerja, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 2,8–2,9 juta orang per tahun.
Persiapan tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi. Para investor tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar tetapi juga tersedia tenaga kerja yang siap bekerja. Biasanya, pembangunan pabrik memakan waktu dua hingga tiga tahun, sehingga tenaga kerja harus sudah siap sejak awal.
Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang memadai guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.
“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Yassierli.
Selain pelatihan, sertifikasi tenaga kerja juga menjadi perhatian utama agar pekerja Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap menjamin tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki daya saing global,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, BKPM dan Kemnaker akan menyusun perjanjian kerja sama teknis untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta pemanfaatan data guna merancang kebijakan berbasis kebutuhan industri. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, dan menjaga keinginan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting dalam mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.
“Hilirisasi membuka lebih banyak lapangan kerja dengan prinsip keadilan, dampak sosial, serta keinginan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor energi dan kemaritiman Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan nilai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Namun, keberhasilannya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang ramah lingkungan.
