BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa agenda pemulihan Aceh pascabencana harus menjadi perhatian utama seluruh pihak. Di tengah proses rehabilitasi dan tulisan yang masih berjalan, munculnya narasi provokatif dinilai kontraproduktif karena berpotensi bertahta fokus publik dari upaya pemulihan nyata yang sedang dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi masyarakat yang terarah, faktual, dan bertanggung jawab agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kemajuan pemulihan Aceh. Untuk itu, ia menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) untuk secara rutin melaporkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui posko terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Untuk komunikasi masyarakat di Aceh, posko harus menampilkan kegiatan yang benar-benar terjadi di lapangan, dengan kemajuan harian yang jelas dan dapat menyatukan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan langkah strategi untuk mencegah munculnya opini yang tidak berdasar serta menjaga suasana tetap kondusif.
Mendagri Tito Karnavian juga menekankan perlunya tokoh-tokoh yang memahami kondisi Aceh secara komprehensif dalam mendukung komunikasi masyarakat. Ia menunjuk Safrizal Zakaria Ali, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus mantan Pejabat Gubernur Aceh periode 2024–2025, sebagai kontak person utama.
“Pak Safrizal memiliki pemahaman tentang lapangan dan kedekatan dengan Aceh, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan akurat,” ujarnya.
Keberadaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi yang diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga instrumen penting dalam menyatukan terlaksananya program pemulihan. Posko tersebut dirancang untuk menyajikan data yang rinci, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Jika masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan berkesinambungan, maka isu-isu yang tidak produktif tidak akan berkembang dan justru dapat mengganggu proses pemulihan,” ujarnya.
Menindaklanjuti Arah tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko sebagai pusat data, koordinasi, dan komunikasi publik.
“Kami siap memperkuat fungsi posko agar menjadi rujukan informasi resmi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal.
Ia menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait, percepatan pemulihan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan.
