Fenomena Bendera Bajak Laut Harus Dihentikan Demi Stabilitas Nasional

BERITAJABR.ID, Surabaya – Pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan serial anime populer One Piece masih menuai sorotan luas. Tren yang ramai dibicarakan di media sosial itu dinilai tidak pantas, terutama karena muncul di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sarat dengan nilai sejarah dan perjuangan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pemerintah kota menyatakan tegas jika fenomena pengibaran bendera One Piece ditemukan di Kota Pahlawan.

“Kalau didirikan di Surabaya, pemkot harus bertindak tegas. Jangan sampai kota ini ikut-ikutan dan mengganggu kondusifitas,” kata Yona.

Ia menegaskan, pengibaran bendera yang bukan simbol resmi negara, apalagi disandingkan dengan Merah Putih, sangat tidak pantas.

“Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan. Tidak elok jika disandingkan dengan simbol-simbol lain, apalagi yang berkonotasi perlawanan atau fiksi,” tegas Yona.

Yona juga mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya untuk aktif memadukan potensi simbol kenegaraan.

Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran strategis dalam menjaga semangat nasionalisme.

“Bakesbangpol harus sigap jika ada konteks simbol yang bisa memicu multitafsir atau gangguan ideologis. Pendidikan nasionalisme, khususnya kepada generasi muda harus diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, posisi Bendera Merah Putih tidak boleh diganti oleh simbol apapun.

“Sebagaimana pesan Almarhum Gus Dur, dalam ruang demokrasi seluas apapun, Merah Putih harus tetap dikibarkan di posisi paling tinggi,” ujarnya.

Eddy menilai kreativitas masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas, khususnya ketika dihadapkan dengan simbol negara yang mewakili persatuan dan pengorbanan bangsa.

Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya. Ia menilai penggunaan bendera bajak laut dalam konteks peringatan kemerdekaan adalah hal yang keliru dan tidak relevan dengan semangat perjuangan bangsa.

“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” kata Danang.

Menurutnya, budaya populer memang bisa menjadi hiburan, terutama bagi generasi muda. Namun, ketika simbol hiburan itu dihadirkan dalam ruang sakral, maka berpotensi mencederai maknaisme nasional.