Dugaan Pungli Bansos Beras Rp101 Juta di Rengasdengklok Selatan

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) menodai penyaluran Program Bantuan Pangan beras dan minyak sayur dari pemerintah pusat di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Sebanyak 5.094 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan dipungut biaya tebusan sebesar Rp20.000 per orang untuk menerima hak mereka pada Sabtu (6/6/2026).

Padahal, berdasarkan data lapangan per Kamis (4/6/2026), desa tersebut menerima alokasi bansos sebanyak 50 ton beras yang seharusnya didistribusikan gratis, di mana tiap KPM berhak mendapatkan jatah 20 kilogram.

Praktik ilegal ini diduga melibatkan sembilan Kepala Dusun (Kadus) yang bertugas membagikan beras ke warga. Berdasarkan keterangan sumber lokal, para Kadus tersebut diduga bergerak di bawah instruksi oknum berinisial E, Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Rengasdengklok Selatan. Uang yang ditarik dari warga KPM disetorkan langsung kepada Ketua PSM untuk kepentingan kelompok tertentu.

Secara kumulatif, pungutan Rp20.000 dari 5.094 KPM menghasilkan total dana pungli sebesar Rp101.880.000. Selain pungutan liar, Ketua PSM juga dituding menggelapkan alokasi beras bagi warga yang sudah meninggal dunia atau sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI, tanpa adanya transparansi data pengalihan ahli waris.

Kasus ini memicu desakan dari masyarakat agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan inspeksi mendadak dan memanggil Ketua PSM serta pihak terkait. Publik menuntut sanksi hukum yang tegas jika dugaan korupsi ini terbukti demi melindungi hak masyarakat miskin. (Dikutip dari Advokatnews.com)