Dugaan Korupsi Dana Desa dan Ketapang di Karangsatu Bekasi, Badan Advokat Indonesia Resmi Lapor ke Kejati Jabar

BERITAJABAR.ID, BEKASI – Aroma tak sedap dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali menyeruak di Jawa Barat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Pemerintah Desa Karangsatu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Badan Advokat Indonesia (BAI) Jawa Barat bersama Media KPK TIPIKOR (Komisi Pengawas Korupsi Tindak Pidana Korupsi) secara resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada Selasa (20/08/2026).

Langkah hukum ini diambil atas dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi berskala masif terkait pengelolaan Dana Desa (DD) serta program Ketahanan Pangan (Ketapang) sepanjang tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Kabar mengenai pelaporan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Penasehat Hukum Media KPK TIPIKOR Biro Jawa Barat, H. Entang A. Sonjaya, pada Minggu (30/08/2026). Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan manifestasi nyata dari fungsi pengawasan sipil terhadap pemanfaatan uang negara yang seharusnya dialokasikan demi kemakmuran warga, bukan segelintir elite desa.

Anatomi Anggaran: Selisih Rp 2,1 Miliar yang Dipertanyakan

Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Karangsatu menerima total kucuran Dana Desa periode 2022–2025 dengan angka yang fantastis, yakni mencapai Rp 6.681.442.000,00. Berdasarkan regulasi, 20% dari total pagu tersebut—yakni sebesar Rp 1.336.288.400,00—wajib dialokasikan untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang).

Namun, kalkulasi matematis di lapangan menunjukkan adanya jurang ket ketidakjelasan (discrepancy) anggaran yang sangat mencolok:

° Tahun 2022: Total anggaran Rp 2.362.436.000,00 | Alokasi fisik dsb: Rp 1.684.940.000,00

° Tahun 2023: Total anggaran Rp 1.513.740.000,00 | Alokasi fisik dsb: Rp 932.003.700,00

° Tahun 2024: Total anggaran Rp 1.382.000.000,00 | Alokasi fisik dsb: Rp 877.801.000,00

° Tahun 2025: Total anggaran Rp 1.423.266.000,00 | Alokasi fisik dsb: Rp 1.012.253.000,00

Jika ditotal, penyerapan anggaran untuk sektor fisik dan ketahanan pangan yang dilaporkan hanya menyentuh angka Rp 4.506.997.700,00. Pertanyaan kritisnya: Ke mana sisa anggaran sebesar Rp 2.174.444.300,00 yang fisiknya sama sekali abu-abu alias tidak jelas?

Misteri Anggaran Ketapang: Realisasi Fiktif atau Eksklusivitas Elite?

Kejanggalan semakin meruncing ketika membedah secara khusus anggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disetorkan Kepala Desa ke Kementerian Desa (Kemendes), anggaran tersebut diklaim terserap untuk tiga lini kegiatan utama, yaitu:

1. Pembelian 200 Unit Mesin Penggilingan Padi/Jagung senilai Rp 265.000.000,00.

2. Penyertaan modal untuk Lumbung Desa senilai Rp 275.000.000,00.

3. Sektor peternakan Budi Daya Ikan senilai Rp 115.000.000,00.

Secara akumulatif, tiga program tersebut hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 655.000.000,00. Artinya, terdapat sisa anggaran Ketapang murni sebesar Rp 681.288.400,00 yang raib tanpa jejak pertanggungjawaban yang transparan.

Hasil investigasi bersama tim media KPK TIPIKOR, Radar Krimsus, dan ormas GPRI di lapangan menemukan fakta sosial yang miris. Warga di beberapa dusun di Desa Karangsatu mengaku sama sekali tidak merasakan dampak dari anggaran jumbo tersebut.

“Uang miliaran rupiah tapi masyarakat luas tidak tahu apa-apa. Seolah-olah program ini eksklusif, hanya dinikmati oleh orang-orang terdekat Kepala Desa saja,” ujar beberapa warga yang enggan disebutkan namanya demi faktor keamanan.

Publik kini berhak melayangkan gugatan retoris: Jika ada budi daya ikan, di mana kolamnya dan ikan jenis apa yang dipelihara? Jika ada 200 unit mesin giling padi, kelompok tani mana yang menerima dan di mana wujud fisiknya? Mengapa program Lumbung Desa senilai ratusan juta rupiah yang seharusnya bergulir menjadi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mikro bagi pedagang kecil, justru terkesan gaib dan tidak dirasakan satu pun Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Menabrak Regulasi dan Menantang Taji Kejati Jabar

Secara yuridis, tindakan Kepala Desa Karangsatu diduga kuat menabrak instrumen hukum yang rigid. Di antaranya adalah Perpres Nomor 104 Tahun 2021 (Pasal 5 ayat 4) dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara tegas memperingatkan bahwa pengelolaan program pangan wajib dilakukan secara akuntabel melalui BUMDes atau kelembagaan resmi desa. Lebih krusial lagi, kepala desa beserta keluarga perangkat desa dilarang keras menjadi penerima manfaat langsung demi menghindari conflict of interest (konflik kepentingan).

“Penerima manfaat program ketahanan pangan itu masyarakat miskin dan kelompok warga yang membutuhkan, bukan kepala desa atau keluarganya. Tujuannya mendongkrak ekonomi warga desa, bukan memperkaya kantong pribadi perangkat desa,” tegas H. Entang secara lugas.

Mengingat besarnya potensi kerugian negara yang mencapai angka Rp 2,1 miliar, bola panas kini berada di tangan aparat penegak hukum. BAI Jawa Barat mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera memanggil, memeriksa, serta melakukan audit investigatif dan inspeksi mendadak (sidak) fisik terhadap objek proyek di Desa Karangsatu, termasuk memeriksa keabsahan lampiran LPJ TA 2022–2025.

Kasus Desa Karangsatu menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di tingkat akar rumput. Ketika Dana Desa dikorupsi, maka hak kesejahteraan rakyat kecil secara langsung telah dirampas. Media KPK TIPIKOR dan BAI Jawa Barat menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun untuk mengawal kasus ini ke ranah hukum hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum.