Dugaan Korupsi BOS Masif, Pers KPK TIPIKOR Laporkan SMKN 2 Karawang ke Kejati Jabar

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 2 Karawang periode 2022-2025 disorot tajam. Pers KPK TIPIKOR menduga terjadi tindak pidana korupsi yang sistematis, ditandai dengan anggaran administratif fantastis dan hilangnya pos honor guru.

Rahmat, Kabiro Karawang Pers KPK TIPIKOR, menegaskan laporan ini didasarkan pada temuan investigasi mendalam mengenai kejanggalan sistematis.

“Kami menemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran yang sistematis di SMKN 2 Karawang selama empat tahun terakhir. Anggaran administratif diserap besar-besaran, sementara hak-hak guru honorer diabaikan. Ini serius dan kami mendesak Kejati Jabar mengusut tuntas,” ujar Rahmat, Kabiro Karawang Pers KPK TIPIKOR.

Temuan tim investigasi menunjukkan adanya kejanggalan serius pada alokasi anggaran yang didominasi sektor administratif dan sarana prasarana (sarpras).

Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan wawancara resmi kepada pihak sekolah sebulan lalu, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban maupun klarifikasi dari manajemen SMKN 2 Karawang.

Dominasi Anggaran Fantastis dan “Nol” Honor

Tren empat tahun terakhir menunjukkan pos anggaran Administrasi Kegiatan Sekolah konsisten menelan dana besar. Puncaknya pada 2023 yang menyedot Rp1,3 miliar, diikuti tahun 2024 sebesar Rp1,02 miliar.

Poin paling krusial yang konsisten selama 2022-2025 adalah nihilnya alokasi untuk Pembayaran Honor. SMKN 2 Karawang konsisten mencantumkan angka Rp0 pada pos honor dalam dana BOS reguler.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi sumber dana kesejahteraan tenaga honorer di sekolah tersebut.

Namun, kejanggalan terjadi pada 2023, di mana anggaran multimedia tidak tersedia, digantikan dengan pos Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan, Gizi, dan Kebersihan sebesar Rp194 juta.

Sikap bungkam pihak SMKN 2 Karawang terhadap surat konfirmasi ini memperkuat urgensi intervensi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit penggunaan dana BOS, guna memastikan anggaran berdampak langsung pada kualitas pendidikan siswa, bukan kepentingan segelintir pihak. Pers KPK TIPIKOR menegaskan akan segera menyerahkan laporan resmi ke KEJATI JABAR. (Dien)