BERITAJABAR.ID, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial kembali dibuktikan melalui langkah cepat menanggapi keluhan warganya. Menyikapi dinamika perubahan status yang diinginkan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat langsung mengambil langkah perbaikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan protes masyarakat tidak dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan instrumen penyempurnaan program.
“Pemerintah melihat masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Keluhan soal perubahan desil ini justru kita jadikan bahan koreksi dan evaluasi konstruktif,” ujarnya.
Qodari menegaskan, pemerintah menempatkan masukan tersebut agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih presisi, sekaligus mencerminkan tata kelola yang adaptif.
“Sesuai Arah, setiap kementerian tidak boleh anti-kritik, melainkan harus cepat tanggap merespons dinamika sosial di lapangan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan komitmen kabinet dalam menuntaskan polemik ini secepat mungkin.
Pemerintah berjanji akan segera memperbaiki dan menyinkronkan kembali data desil DTSEN agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah menyadari akurasi data sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga perbaikan sistem yang diinstruksikan tidak tertunda.
“Stabilitas masyarakat ekonomi bawah adalah prioritas mutlak kami. Penyempurnaan data ini menjadi langkah strategi yang sedang kita pacu siang dan malam,” jelas Airlangga.
Sebagai ujung tombak penadataan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga langsung menerjemahkan proses perbaikan melalui pemetaan yang lebih komprehensif.
“BPS saat ini tengah melakukan validasi ulang di lapangan secara menyeluruh. Kami memastikan metodologi dan pemutakhiran data DTSEN berjalan jauh lebih akurat,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia juga memastikan jajarannya telah merancang skema pemutakhiran data dengan melibatkan verifikasi faktual secara ketat di daerah.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus proaktif memberikan informasi, karena pemutakhiran data ini adalah proses dinamis yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tutur Amalia.
Keseriusan pemerintah memperbaiki sistem DTSEN menunjukkan komitmen dalam melindungi hak masyarakat kecil. Melalui kolaborasi ini, kesejahteraan bangsa yang inklusif, adil, dan merata diyakini akan terus terjaga. ***
