BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pembahasan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus digodok oleh Komisi III DPR RI dengan membuka ruang dialog bagi masyarakat. Terbaru, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk mendengarkan langsung realitas tugas kepolisian di lapangan pada Kamis (4/6/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menegaskan bahwa suara dari kalangan muda dan aktivis sipil adalah modal penting untuk menyempurnakan RUU ini. Menurutnya, aturan kepolisian harus adaptif dengan perubahan sistem hukum pidana saat ini.
Hinca menjelaskan ada dua alasan utama mengapa revisi UU Polri sudah sangat mendesak:
• Perkembangan Teknologi: Pola kejahatan bergerak cepat seiring kemajuan digital.
• Harmonisasi Regulasi: Aturan Polri harus sejalan dengan spirit baru dalam KUHP dan KUHAP yang sedang berlaku.
“Polri berada di garda depan penyidikan. Begitu KUHP dan KUHAP diperbarui, maka payung hukum Polri juga wajib menyesuaikan diri agar selaras,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Hinca juga mengingatkan para aparat penegak hukum untuk menghindari penundaan perkara. Mengutip prinsip hukum populer, ia menyebut bahwa penundaan proses hukum sama saja dengan merampas keadilan itu sendiri.
“Kami ingin penyidik bekerja profesional. Justice delayed, justice denied—keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna,” tegas legislator perwakilan Sumatra Utara III ini.
Lewat serapan aspirasi ini, regulasi baru diharapkan mampu melahirkan institusi Polri yang lebih profesional dan dicintai masyarakat.
