BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Baru-baru ini terjadi aktivitas pengerukan tanah di tanggul irigasi Dusun Tegal Waru, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, tengah jadi sorotan. Selain merusak lingkungan, aksi ini diduga melibatkan oknum dari Perusahaan Jasa Tirta (PJT) Telagasari.
Pengerukan tersebut dilakukan demi proyek pembangunan pertokoan mewah—gedung toko grosir pakaian serba ada “Obral 35 Ribu”. Warga sekitar pun waswas. Jelang musim hujan, tanggul yang dikeruk itu rawan longsor, mengancam banjir bandang, dan berpotensi merusak sawah-sawah produktif mereka.
Saat dicek di lokasi, mandor proyek bernama Pirman mengaku hanya mengawasi bangunan. Urusan pengerukan tanah, kata dia, dipegang oleh Uda Sahar selaku orang kepercayaan bos.
Ditemui terpisah, Uda Sahar blak-blakan mengaku mewakili pihak bos. Ia mengeklaim, dua orang dari PJT Telagasari—yakni EN dan AC—mengetahui sekaligus merestui pengerukan tanggul irigasi tersebut.
Ancaman Sanksi Berat
Tindakan merusak prasarana air milik negara ini tentu punya konsekuensi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Pasal 69 huruf d jo. Pasal 42), pelaku bisa dijerat pidana berat:
• Penjara: 18 bulan sampai 6 tahun.
• Denda: Rp2,5 miliar hingga Rp10 miliar.
• Sanksi tambahan: Alat berat berpotensi disita negara dan pelaku wajib membiayai pemulihan lingkungan (Pasal 164).
Jika pengerukan ini sampai memicu bencana longsor atau banjir, aparat penegak hukum (APH) juga bisa menerapkan pasal berlapis. Kini, publik mendesak PJT Pusat dan APH turun tangan mengusut tuntas pihak-pihak yang bermain dalam perusakan fasilitas negara ini. (Dinros)
