Dari Sawah Klajuran Menuju Swasembada Pangan

KULON PROGO,BERITAJABAR.ID — Gemericik air dari saluran irigasi Kalibawang yang mengalir dari Kulon Progo Utara menuju sawah-sawah di Wilayah Selatan khususnya hamparan sawah yang membentang di Desa Klajuran, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo menjadi berkah dan harapan masyarakat. Salah satunya air yang mengalir ke petaknya, Pak Puji (60) yang menggarap sawah menjadi tumpuan hidup bersama keluarganya.

“Bagi petani, yang penting bukan hanya panennya banyak. Biaya pupuk, air, tenaga, semuanya harus dihitung. Kalau hasil naik dan biaya bisa ditekan, itu yang membuat kami bisa bertahan.” ujarnya lirih, Rabu, (30/9/206).

Bagi Puji, setiap musim tanam selalu membawa hitungan: berapa biaya pupuk, benih, tenaga kerja, dan berapa hasil yang kelak akan dipanen serta dibawa pulang. Di balik rutinitas itu, perubahan besar tengah didorong pemerintah: mengubah cara bertani agar lahan yang sama mampu menghasilkan lebih banyak, dengan biaya yang lebih efisien dan lingkungan yang tetap terjaga.

Transformasi itu menjadi bagian dari ikhtiar menjadikan Kulon Progo salah satu penyangga pangan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional.

Targetnya tegas: produktivitas padi yang kini berada di kisaran 5–6 ton per hektar didorong hingga 10 ton per hektar.

Bukan perkara mudah

Untuk mencapainya, pemerintah tidak hanya mengandalkan pupuk dan benih. Infrastruktur, irigasi, alat mesin pertanian, teknologi, penyuluhan, hingga kepastian distribusi sarana produksi harus bergerak dalam satu ekosistem.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DIY Dr. Soeharsono, SPt., M.Si., menekankan pentingnya peran penyuluh dalam menyiapkan logistik produksi secara masif. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan menjadi langkah awal agar dukungan pemerintah benar-benar menyasar petani yang membutuhkan. Di tingkat lapangan, penyuluh menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan petani.

Modernisasi pun tidak berhenti pada penggunaan teknologi. Pemerintah mendorong pemanfaatan bahan organik menjadi pupuk organik dan biopestisida, sekaligus menghidupkan kembali Unit Produksi Pupuk Organik (UPPO) di kelompok tani.

“Modernisasi pertanian harus berangkat dari kebutuhan petani. Teknologi, penyuluhan, logistik produksi, dan pendampingan harus hadir bersama agar produktivitas meningkat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.” ujar Soeharsono.

Setiap kapanewon juga direncanakan memiliki demplot seluas 10 hektar sebagai ruang pembuktian penerapan pertanian modern ramah lingkungan. Di lahan percontohan itu, inovasi petani dipadukan dengan pendampingan teknologi.

Pesannya jelas: modernisasi harus terasa di tanah yang digarap petani.

Menekan biaya, menaikkan hasil

Bagi petani, produktivitas tidak bisa dipisahkan dari ongkos produksi.

Dalam Rembuk Tani bertema Wujudkan Swasembada Pangan Nasional di Kalurahan Demangrejo, Kapanewon Sentolo, pada 2 November 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan penurunan harga pupuk.

Harga Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK Phonska dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Kebijakan itu diharapkan mempersempit beban biaya produksi sekaligus memberi ruang bagi petani meningkatkan produktivitas.

Zulkifli juga menyebut produksi pangan nasional mulai menguat. Setelah impor beras mencapai 4,5 juta ton pada tahun sebelumnya, pemerintah menyatakan pada tahun berikutnya tidak lagi melakukan impor beras, dengan stok Bulog disebut mencapai 4 juta ton.

“Hal ini penting karena berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Ketersediaan pupuk yang tepat waktu, tentunya akan meningkatkan produktivitas petani.” ujar Menko Pangan.

Di tingkat petani, harga gabah disebut relatif stabil di atas Rp6.500 per kilogram dan di sejumlah wilayah mencapai Rp7.000. Namun, angka produksi dan harga saja tidak cukup.

“Swasembada pangan baru memiliki makna apabila peningkatan produksi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani,” tutup Zulkifli.

Menjaga sawah, menjaga masa depan

Sebagian masyarakat Klajuran, Nanggulan adalah petani, karena itu, lahan pertanian menjadi bagian penting dari transformasi.

DPKP DIY mendorong usulan subsidi pajak bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Insentif tersebut diharapkan menjadi alasan ekonomi bagi petani untuk mempertahankan fungsi lahannya di tengah tekanan alih fungsi lahan. Pada saat yang sama, distribusi pupuk bersubsidi juga terus dievaluasi.

Muhammad Abduh Hakim, Manager Penjualan Jateng III dan DIY PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), bersama jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, penyuluh, kelompok tani, dan pelaku pengecer membahas kesiapan stok hingga proses penebusan pupuk.

“Ketersediaan pupuk harus diikuti distribusi yang tepat agar kebutuhan petani dapat dipenuhi sesuai waktu dan kebutuhannya.” kata Hakim

Sebab, pupuk yang tersedia di gudang belum berarti banyak jika tidak sampai ke petani tepat waktu dan tepat sasaran. Di sinilah transformasi pertanian menjadi kerja lintas sektor.

Pemerintah membuat kebijakan. Penyuluh menerjemahkannya di lapangan. Perusahaan memastikan sarana produksi tersedia. Kelompok tani mengorganisasi kebutuhan. Dan petani menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan.

Dari sawah Puji di Klajuran, Nanggulan hingga forum kebijakan di tingkat kabupaten, benang merahnya sama yaitu terus meningkatkan hasil dari lahan yang ada tanpa mengorbankan masa depan tanah. Para petani Kulon Progo kini tidak hanya dituntut menghasilkan lebih banyak pangan. Daerah ini juga ditantang membangun pertanian yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sebab, swasembada pangan tidak bermula dari angka produksi nasional.

Ia bermula dari air yang mengalir ke sawah, pupuk yang sampai kepada petani, teknologi yang bekerja di lahan, dan petani yang tetap mampu hidup layak dari tanahnya. Dari sanalah transformasi pertanian benar-benar dimulai. (SJS)