BUMDes Tunas Mekar Pasirtanjung: Potret Pengelolaan Dana Desa ‘Asal Jalan’ dan Minim Transparansi

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Gelontoran Dana Desa di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025) menyoroti lemahnya tata kelola keuangan, khususnya pada unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mekar. Berdasarkan data anggaran, BUMDes dan sektor pangan menyerap ratusan juta rupiah per tahun, namun operasionalnya terkesan rapuh dan tanpa perencanaan matang.

Temuan ini diperkuat dengan hasil konfirmasi awak media kepada Direktur BUMDes Tunas Mekar, Wowo, pada Sabtu, 18 April 2026. Wowo mengakui bahwa jabatannya sebagai direktur adalah hasil “penunjukan” oleh tokoh desa, bukan keinginan pribadi, karena direktur terpilih sebelumnya tidak bersedia. Hal ini mengindikasikan manajemen BUMDes didirikan atas dasar formalitas semata, bukan profesionalisme.

Modal Ratusan Juta, Tersisa Rp13 Juta Tanpa Kejelasan
Wowo menjelaskan, pada tahun 2025, BUMDes Tunas Mekar menerima penyertaan modal fantastis sebesar Rp203.800.000. Dari dana tersebut, tahap pertama ditarik sebesar Rp120 juta untuk sewa sawah seluas 4,3 hektar dan operasionalnya. Saat panen, sawah tersebut menghasilkan sekitar Rp116 juta.

“Uangnya disimpan kembali ke rekening BUMDes,” jelas Wowo, Sabtu (18/4/2026).

Namun, manajemen pengelolaan usaha dipertanyakan setelah ia mengaku menarik kembali Rp83 juta untuk usaha bebek peking pedaging. Tragisnya, Wowo membeberkan bahwa saldo rekening BUMDes saat ini tersisa Rp13 juta.

“Tersisa Rp13 juta. Tapi masih ada kontrkan sawah 1 hektar siap panen. Sedangkan bebek peking, ayam petelur, dan lele jumbo, saya sudah tidak memantau lagi perkembangannya sejak 3 bulan lalu,” akunya secara blak-blakan.

Manajemen Rapuh dan Saling Curiga
Lebih jauh, Wowo mengakui merosotnya usaha bebek dan ayam petelur terjadi semenjak Sekretaris BUMDes ditugaskan ke luar Jawa oleh instansinya. Kondisi ini menunjukkan BUMDes bergantung pada satu figur dan minim sistem pendukung yang solid.

Wowo bahkan tidak menampik adanya ketidakpercayaan di internal pengurus. “Saya masih mempertanyakan apakah sekretaris dan bendahara (Pak Ali) itu jujur terhadap saya,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai perencanaan usaha, Wowo mengaku tidak memiliki perencanaan khusus karena hanya ditunjuk. Ia berdalih penentuan jenis usaha didasarkan pada musyawarah forum desa atas arahan pendamping desa.

Ketahanan Pangan atau Pemborosan?
Jika menilik rekam jejak anggaran 2023-2025, Desa Pasirtanjung secara konsisten menggelontorkan dana untuk ketahanan pangan, di antaranya:

2023: Peningkatan produksi peternakan (Rp33 juta) dan Penyertaan Modal (Rp25,7 juta).

2024: Peningkatan produksi tanaman pangan (Rp30,4 juta), Peternakan (Rp83,5 juta), dan Penyertaan Modal (Rp10 juta).

2025: Penyertaan Modal BUMDes (Rp203,8 juta).

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil menemui Kepala Desa Pasirtanjung untuk konfirmasi mengenai pembiayaan program ketahanan pangan di luar BUMDes, serta akuntabilitas penggunaan dana yang terkesan mangkrak dan merosot dalam kurun waktu singkat.

Lemahnya pengawasan internal dan perencanaan membuat Dana Desa berisiko menjadi ajang pemborosan, bukan pemberdayaan masyarakat. (DinRos)