Borok di Balik Piring Makan Bergizi: Ketika Hak Anak Sekolah Ditukar Rupiah Korupsi

BERITAJABAR.ID, JAKARTA – Pencopotan dan penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah tamparan keras bagi wajah pemerintahan sekaligus tragedi kemanusiaan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi pilar pemutus rantai stunting dan kemiskinan, justru dijadikan ladang bancakan korupsi oleh para pembuat kebijakan itu sendiri.

Ironi di Balik Modus Operandi

Modus yang diungkap Kejaksaan Agung sangat sistematis: mengintervensi verifikasi yayasan sekolah demi meloloskan mitra “titipan”. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya diisi oleh lembaga kompeten, justru disusupi oleh yayasan-yayasan buatan yang terafiliasi dengan para tersangka. Tujuannya tunggal, yaitu meraup insentif dan melakukan mark-up anggaran triliunan rupiah.

Ini adalah bentuk pengkhianatan paling nyata. Ketika jutaan anak di pelosok negeri mengantre untuk mendapatkan sepiring makanan layak demi masa depan mereka, para pejabat ini justru sibuk memotong anggaran dan memperkaya diri. Korupsi di sektor pangan dan pendidikan bukan lagi soal kerugian finansial negara, melainkan pencurian masa depan generasi penerus bangsa.

Evaluasi Total, Bukan Sekadar Ganti Pejabat

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencopot para tersangka patut diapresiasi, namun itu jauh dari cukup. Kasus ini membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal sejak dini pada lembaga yang baru seumur jagung ini. Jika anggaran sebesar ini dilepaskan tanpa transparansi digital dan audit independen yang ketat, BGN hanya akan menjadi “sapi perah” baru bagi para mafia anggaran.

Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas aliran dana ini hingga ke akar-akarnya. Siapa saja vendor yang terlibat? Ke mana saja uang hasil mark-up tersebut mengalir? Publik tidak boleh puas hanya dengan melihat tiga orang berbaju tahanan.

Ujian Bagi Keberlanjutan Program MBG

Kasus ini menjadi alarm keras bagi masa depan Program Makan Bergizi Gratis. Jika tata kelolanya tidak segera dibongkar dan diperbaiki secara total, program ini akan runtuh sebelum sempat dirasakan manfaatnya secara merata. Rakyat berhak menuntut transparansi penuh: pastikan setiap rupiah APBN benar-benar menjelma menjadi makanan bergizi di meja sekolah, bukan menjadi aset mewah di rekening para koruptor. (Dinros)