Beroperasi Lama, Usaha Pengepresan Limbah Botol Plastik di Telagasari Diduga Bodong dan Telantarkan Hak Buruh

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Dugaan pelanggaran hak tenaga kerja dan operasional tanpa izin mencuat di JP Plastindo, sebuah usaha pengepresan limbah botol plastik di Dusun Cimider, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan penelusuran lapangan hingga Selasa, 2 Juni 2026, temuan ini memicu sorotan tajam terkait perlindungan buruh dan tata kelola perizinan.

Keluhan Pekerja dan Dampak Lingkungan

Berdasarkan keterangan warga setempat, perusahaan yang beroperasi sejak 2017 dan kini mempekerjakan sekitar 70 orang ini diduga melakukan berbagai pelanggaran hak asasi pekerja. Keluhan tersebut meliputi:

1. Ketiadaan Jaminan Sosial: Karyawan dilaporkan tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kesejahteraan Minim: Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan sangat tidak proporsional, yakni hanya sebesar Rp100.000.

3. Pemecatan Sepihak: Tidak ada kebijakan izin istirahat bagi pekerja yang sakit; buruh yang jatuh sakit justru terancam dipecat.

4. Gangguan Lingkungan: Warga terganggu oleh bisingnya mesin pres botol plastik bekas yang beroperasi hingga pukul 23.00 WIB.

Bantahan Pemilik dan Upaya Konfirmasi

Saat dikonfirmasi pada Jumat, 29 Mei 2026, pemilik perusahaan, Jimi, membantah keras seluruh tudingan tersebut. “Anak-anak tidak akan betah bekerja jika saya tidak manusiawi mah,” ujarnya.

Terkait izin, Jimi mengeklaim telah mengantongi izin lingkungan dari Ketua RT setempat. Namun, saat ditanya mengenai alasan ketiadaan BPJS, ia beralasan karyawannya sendiri yang menolak, meski tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Ia bahkan menolak memberikan keterangan lebih detail dan meminta awak media untuk menghentikan wawancara.

Temuan Perangkat Desa dan Pihak Berwenang

Keterangan pemilik perusahaan berbanding terbalik dengan fakta perizinan yang diungkapkan oleh pihak desa. Rosadi, Staf Sekretaris Desa (Sekdes) Pasirtalaga, menyatakan bahwa Jimi sempat datang ke kantor desa untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Namun, karena kelengkapan data seperti KTP, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dapat dipenuhi, Jimi tidak pernah kembali. Alhasil, hingga Selasa (2/6/2026), perusahaan tersebut belum memiliki surat keterangan domisili.

Sementara itu, pihak penegak perda turun tangan. Mantri Polisi (MP) yang menjabat sebagai Kepala Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kecamatan Telagasari telah meninjau lokasi. Setelah pengecekan, ia mengonfirmasi bahwa usaha tersebut adalah pengepresan limbah botol plastik skala perorangan, bukan berbadan hukum CV maupun PT. Pihak Satpol PP Kecamatan Telagasari kini tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Mako Satpol PP Kabupaten Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk mengambil langkah tegas terkait legalitas operasionalnya. (Dinros)