Berlabel Pinjam Pakai Tapi Bayar, Korcam Tani Merdeka Indonesia Lemahabang Pertanyakan Aliran Dana Sewa Rotavator Kementan

BERITAJABAR.ID, KARAWANG — Program modernisasi pertanian melalui Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian kembali memicu polemik di tingkat bawah. Ketua Tani Merdeka Indonesia Koordinator Kecamatan (Korcam) Lemahabang Kabupaten Karawang, Taufik, secara terbuka mengkritik penerapan tarif sewa pada teknologi traktor roda empat jenis rotavator yang difasilitasi oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Ciranjang, Cianjur [19 Agustus 2026].

Kontradiksi Hitam di Atas Putih

Taufik mengungkapkan adanya ketidaksesuaian fatal antara dokumen formal dan realisasi di lapangan. Dalam kontrak tertulis selama satu tahun, status pengadaan barang adalah pinjam pakai, bukan sewa. Namun, pihak balai diduga tetap memungut tarif sewa berbasis luas lahan kepada Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Statusnya jelas hitam di atas putih adalah pinjam pakai, tetapi kenyataannya adalah sewa. Setiap UPJA yang menggunakan rotavator dibebankan tarif Rp300.000 per hektar bersih,” ujar Taufik.

Beban Ganda Operasional UPJA

Skema yang diterapkan dinilai sangat memberatkan kelembagaan petani. Angka Rp300.000 per hektar tersebut murni uang sewa bersih yang disetorkan ke pihak balai. Sementara itu, seluruh biaya operasional wajib ditanggung penuh oleh UPJA, meliputi:

° Mobilisasi: Biaya angkut menggunakan truk towing antar-lokasi sawah.

° Bahan Bakar: Konsumsi BBM selama pengerjaan lahan.

° Tenaga Kerja: Upah untuk operator mesin.

° Akomodasi: Tuntutan biaya dari oknum petugas lapangan.

Ancaman Lonjakan Biaya di Tingkat Petani

Kondisi ini diprediksi akan memicu efek domino yang merugikan petani kecil sebagai konsumen akhir. Saat ini, tarif normal olah lahan sawah berada di kisaran Rp1,3 juta per hektar.

Dengan adanya beban setoran sewa ke balai ditambah biaya operasional yang tinggi, UPJA berpotensi menaikkan tarif olah lahan menjadi Rp1,6 juta per hektar. Jika ini terjadi, esensi program modernisasi untuk efisiensi biaya produksi justru berbalik menjadi beban baru yang mencekik petani.

Pertanyaan Besar: Ke Mana Aliran Dana?

Sebagai teknologi baru yang masih dalam tahap promosi dan uji coba di dunia pertanian Indonesia, komersialisasi berkedok pinjam pakai ini dinilai tidak etis. Taufik pun mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang sewa tersebut.

“Kami mempertanyakan, uang sewa yang dibayarkan UPJA ke pihak balai itu mengalir ke mana dan untuk siapa? Di sisi lain, jika teknologi rotavator ini dipaksakan menjadi pilihan utama, maka pihak produsen alsintan swasta yang paling diuntungkan dari situasi ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai di Ciranjang, Cianjur, belum memberikan klarifikasi resmi terkait kejelasan regulasi tarif sewa dalam skema pinjam pakai alsintan tersebut.