BERITAJABAR.ID, Bali - Saat ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) FORUM 2023 yang di selenggarakan di Bali Pada tanggal 10-11 Oktober 2023 menjadi momentum Indonesia perkuat wisata bahari dalam menerapkan strategi ekonomi biru kepada dunia Internasional.

KTT AIS 2023 akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trnggono mengatakan ekonomi biru merupakan salah satu kebijakan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pelaku UMKM di bidang pemanfaatan limbah kering

“Kebijakan ekonomi biru itu diantaranya meliputi program perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan perlindungan habitat ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.” Ujarnya.

Pengamat sekaligus Koordinator DFW, Mohamad Abdi Suhufan menilai dengan terselenggaranya KTT AIS Forum 2023, maka Indonesia akan memberikan kontribusi, sebagai inisiator dalam menangani isu-isu global yang berkaitan dengan kelautan dengan empat area utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik.

Abdi Suhufan menyampaikan perkembangan pariwisata bahari akan cepat terwujud jika terjadi sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat pesisir mewujudkan ekonomi biru dengan meningkatkan kapasitas dan kesadarannya tentang wisata berkelanjutan dengan menjaga ekosistem laut dari kerusakan dan pencemaran.

“Hal lain yang perlu dilakukan yakni meningkatkan dan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, seperti sarana telekomunikasi, air bersih, dan listrik,” pungkas Abdi Suhufan.

Menanggapi penerapan ekonomi biru, Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University Profesor Luky Adrianto menjelaskan strateginya adalah kemampuan negara untuk membuktikan adanya keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut dengan nilai ekonomi yang dapat di peroleh, serta terdistribusikan secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Blue economy dapat dipertimbangkan sebagai DNA (identitas) bagi negara-negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia” ujarnya.

Indonesia dapat menjadi negara terdepan untuk merancang Blue Ekonomi Development Indeks (BEDI) yang merupakan instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi kemauan ekonomi biru sesuai prinsip kelautan dan perikanan berkelanjutan yang bisa dipakai dunia internasional.