BERITAJABAR.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun juga dihuni oleh beragam agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang pluralis dan multikultural. Dalam setiap Pilkada, kandidat dan para pemilih berasal dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan suku. Oleh karena itu, menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting.

Toleransi merupakan salah satu prinsip dasar dalam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Tanpa toleransi, demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia, toleransi menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Adapun jelang pilkada ini, pemimpin maupun calon pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mereka harus mampu menjadi teladan dalam berprilaku toleran dan mengedepankan dialog antar umat beragama. Melalui sikap dan tindakan mereka, pemimpin dapat membentuk budaya politik yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Dalam rangka menyambut Pilkada yang aman dan damai, Polres Mimika mengadakan acara syukur dan doa bersama lintas agama di Aula Mapolres Mimika. Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, menyampaikan bahwa doa bersama ini merupakan bentuk ungkapan syukur atas terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Mimika yang berjalan dengan aman dan damai. Kapolres juga berterima kasih kepada para tokoh dan seluruh masyarakat Mimika yang telah mendukung dan membantu pihak Kepolisian dalam mengamankan jalannya agenda nasional, baik Pemilu yang sudah terlaksana maupun Pilkada yang akan dilaksanakan.

Ketua FKUB Kabupaten Mimika, Ignatius Adii, menegaskan komitmen FKUB untuk selalu bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Mimika, demi suksesnya Pilkada damai di Kabupaten Mimika. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri, yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Mimika. FKUB berjanji untuk terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan demi keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada.

Acara doa bersama lintas agama ini dilakukan secara bergantian oleh perwakilan dari berbagai agama, termasuk Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen Protestan. Setiap perwakilan menyampaikan doa dengan harapan agar Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika dapat berlangsung dalam suasana yang damai dan harmonis.

Acara ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan di Mimika untuk menjaga kedamaian dan stabilitas selama proses demokrasi berlangsung. Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, kerukunan antarumat beragama semakin kuat dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika.

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada juga merupakan salah satu cara untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Melalui partisipasi dalam proses demokrasi, masyarakat akan merasa memiliki kedudukan yang sama dalam memilih pemimpin mereka tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Ini akan memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga toleransi.

Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, lembaga pemerintah juga harus aktif dalam penanganan kasus-kasus intoleransi dan memberikan perlindungan kepada korban intoleransi. Dengan demikian, lembaga pemerintah dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik suatu daerah.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berusaha terus memperkuat kerukunan antar umat beragama sebagai salah satu upaya menjaga iklim tetap kondusif di sejumlah wilayah menjelang pemilihan Pilkada Jakarta 2024. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan Pilkada merupakan proses alamiah untuk menghadirkan pemimpin yang akan mengelola sebuah daerah termasuk Jakarta dan menghindari polarisasi agar tidak menjadi konflik.

Menurut Dhany, perbedaan aspirasi merupakan hal biasa namun ini hanya sebatas di bilik suara. Setelahnya, yakni saat pemimpin terpilih, imbuh dia, warga diharapkan dapat kembali guyub. Lebih lanjut, imbuh Dhany, keberadaan lembaga keagamaan harus benar-benar menyatukan masyarakat dan oleh karena itulah kegiatan yang menghadirkan para pemuka agama, juga organisasi kemasyarakatan (ormas) diadakan secara rutin oleh Pemerintah Jakarta Pusat.

Meskipun tantangan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah Pilkada sangat besar, namun ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Misalnya, melalui program-program dialog lintas agama, kerjasama antar lembaga agama, dan penguatan peran tokoh agama dalam memediasi konflik antar umat beragama.

Menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan Pilkada yang damai dan demokratis. Pemimpin, masyarakat, dan lembaga pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat toleransi ini. Dengan bersama-sama menjaga toleransi, Indonesia dapat terus menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan agama atau suku.

Oleh: Iqbal Anugrah )* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas