BERITAJABAR.ID - Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sudah semestinya dijalankan secara damai tanpa gangguan serta terbebas dari sikap saling menjatuhkan. Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tentu saja harus menjadi Pemilu yang damai demi mencegah adanya perpecahan yang terjadi di antara masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerukan kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah yang nantinya terlibat dalam proses Pemilu 2024 untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Proses dan tahapan demokrasi melalui Pemilu diharapkan tidak menggunakan cara yang tidak sehat sehingga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua MUI DIY, Prof. Machasin mengatakan, memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, fenomena dan potensi gesekan antar masyarakat wajib diantisipasi. Para peserta baik itu unsur partai politik, sukarelawan dan tokoh yang terlibat diminta untuk tidak menggunakan ajang Pemilu hanya sebagai alat untuk meraih tujuan jangka pendek semata yang bisa berakibat fatal bagi perjalanan demokrasi.

Prof Machasin mengatakan, Pemilu merupakan pesta rakyat, pesta demokrasi. Beda pilihan tentu tidak salah, namun bagaimana perbedaan pilihan itu tidak membuat masyarakat terkoyak. Jangan menggunakan apa pun, baik itu agama, budaya atau apapun untuk kepentingan jangka pendek yangg merugikan perjalanan bangsa dalam waktu yang panjang.

Dirinya menambahkan, nilai dan ideologi tertentu yang diusung setiap calon atau partai politik tentu saja sah-sah saja untuk digunakan sebagai alat untuk meraih simpati konstituen. Hanya saja janga sampai berujung pada penafsiran yang keliru dan digunakan secara eksklusif. Potensi meningkatnya fenomena seperti itu wajib diwaspadai tidak hanya di tataran akar rumput namun juga di dunia maya atau sosial media.

Prof Machasin juga mengungkapkan, bahwa pihaknya meminta agar masyarakat bisa lebih cerdas dan kritis serta dewasa dalam menanggapi apa yang disebarkan di media massa, online atau sosial media. Semua orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jangan lupa bahwa kita semua adalah saudara.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI DIY Zuhdi Muhdlor menyebut, sejalan dengan fungsinya MUI kan mengedepankan implementasi amar ma’ruf nahi munkar dala menghadapi tahun Pemilu ke depan. Politik transaksional dengan iming-iming janji, uang dan lain sebagainya tentu saja harus dihindari lantaran cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berharap agar bentuk kampanye dalam Pemilu legislatif maupun pemilihan presiden (Pilpres) tidak berbasis identitas tetapi berbasis program.

Selain itu, dalam menyampaikan programnya, para kontestan Pemilu harus mengutamakan kesantunan dan saling menghargai satu sama lain. Tentu saja harus ada sikap siap menang dan siap kalah ketika mengikuti Pemilu 2024.

Ma’ruf juga berbesan bahwa pilihan politik merupakan hak masing-masing warga negara. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghujat atas pilihan orang lain sehingga menyebabkan saling bermusuhan.

Sudah semestinya Indonesia menjadi negara yang patut dijadikan contoh karena keberagaman suku, bahasa dan agama yang begitu banyak, bisa disatukan dengan bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

Kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional tidak boleh dikorbankan demi memenuhi syahwat dari politik golongan tertentu.

Pada kontestasi seperti pilpres ataupun pilkada, konflik antarkandidat masih sering terjadi dan hal ini melibatkan pendukung baik di dunia nyata seperti intimidasi oleh simpatisan gara-gara berbeda kaos, maupun intimidasi di dunia maya yang sering diwarnai dengan berita hoax maupun upaya delegitimasi KPU sebagai lembaga independen.

Model kampanye hitam juga masih sering ditemukan dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Mulai dari politisasi masjid hingga penyebaran ujaran kebencian, serta berita hoax yang santer mewarnai jagat dunia maya.

Sejatinya Pemilu merupakan sarana untuk menyeleksi calon pemimpin yang kredibel. Dengan begitu, kualitas calon pemimpin sangat ditentukan oleh proses Pemilu.

Oleh karena itu, penting adanya bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang dipandang kredibel, tentu masyarakat tidak boleh golput, karena hal tersebut hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredibel.

Sudah sepantasnya para elit politik maupun peserta Pemilu menyatakan bahwa dirinya siap menang dan siap kalah, dengan landasan menerima kekalahan dengan sportivitas tinggi, dan menang tanpa merendahkan derajat lawan.

Pada kesempatan berbeda, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, menyatakan kesiapannya untuk mengawal tahapan Pemilu 2024 mendatang. Di hadapan para anggota KPU Lampung, PWI Lampung berkomitmen untuk berpegang teguh terhadap independensi dan netral dalam Pemilu 2024.

PWI Lampung juga siap untuk berkolaborasi dengan KPU Lampung, jika dibutuhkan untuk mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024. Baik itu dari sisi pemberitaan, diskusi dan lain sebagainya.

Mengupayakan Pemilu damai agar terselenggara secara damai merupakan tugas dari berbagai elemen masyarakat, menjaga kedamaian sama halnya dengan menjaga Indonesia.

Oleh : Fabian Aditya Pratama )* Penulis adalah kontributor Kontributor Nawasena Institute