Pembangunan Papua dan Papua Barat menjadi fokus perhatian Pemerintah. Gencarnya pembangunan di Papua dan Papua Barat merupakan komitmen penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan 2 wilayah Indonesia paling timur yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua. Edy Priyono selaku Tenaga Ahli Utama kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019, misalnya angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Edy mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua menurun dari 28,40 persen menjadi 27, 53 persen dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Bahkan, indeks pembangunan manusia di Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat naik dari 61,73 ke 64,7.

Perbaikan tersebut rupanya sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.

Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka merasa bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh, tutur Edy.

Selain itu, pada akhir tahun 2019 pemerintah telah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.

Edy berujar bahwa hal tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian barat Indonesia saja.

Pada bulan Oktober Tahun 2014, Presiden RI Joko Wdodo telah menegaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

Hal ini tentu telah menjadi komitmen yang mendalam bahwa kita tidak akan meninggalkan siapapun, dan perlu merangkul orang-orang yang selama ini merasa telah ditinggalkan dan tidak mendapat perhatian.

Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.

Asvi Warman Adam selaku sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Pasalnya, wilayah tersebut berada dalam lingkup kedaulatan nasional.

Terdapat beragam budaya yang tersimpan di Bumi Cenderawasih mulai dari tarian, makanan hingga bahasa. Artinya Papua sangatlah kaya akan warisan nenek moyang.

Presiden Joko Widodo juga mengupayakan pada pendekatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya seperti BBM satu harga, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Perhatian pemerintah terhadap tanah Papua juga dibuktikan dengan adanya apresiasi dari tokoh Pemuda Papua yakni Izak R Hikoyabi. Dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.

Salah satunya adalah adanya keluasan pengelolaan anggaran bagi Pemerintah Papua dengan adanya dana otonomi khusus (Otsus) Papua dari awal ditetapkan sampai tahun 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.

Keberadaan dana otsus juga memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Izak juga mengungkapkan bahwa langkah pemerintah merupakan strategi yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan bahwa pembangunan di erah pemerintahannya tidak lagi jawa sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia atau Indonesia-sentris. Sehingga semua provinsi memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

Pemerintah juga akan berupaya membangun Papua tidak hanya secara fisik, namun juga membangun provinsi paling timur tersebut dengan pendekatan kesejahteraan.