BERITAJABAR.ID - Masyarakat diminta mewaspadai provokasi gerombolan Petisi Rakyat Papua (PRP) yang akan melakukan demonstrasi pada 14 Juli 2022 demi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain masih dalam masa pandemi Covid-19, aksi tersebut rentan dimanfaatkan kelompok separatis Papua untuk menyebarkan paham terlarang.

Papua secara resmi memiliki 3 provinsi baru yakni Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Selatan, dan total ada 5 provinsi di Bumi Cendrawasih. Rakyat bergembira karena penambahan provinsi ini adalah keinginan mereka sejak lama, dan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah. Dengan penambahan daerah otonomi baru maka diharapkan akan ada pemerataan pembangunan sampai ke pelosok.

Namun penambahan DOB diiringi juga dengan demo yang akan dilakukan oleh mereka yang menamakan diri sebagai Petisi Rakyat Papua (PRP). Juru Bicara PRP, Jefry Wenda, menyatakan bahwa demo akan diadakan tanggal 14 Juli 2022 mendatang. Menurutnya, unjuk rasa akan menentang penambahan DOB dan otonomi khusus (Otsus).

Jefry yang juga Ketua Aliansi Mahasiswa Papua menambahkan, dirinya sudah melakukan konsolidasi dengan banyak mahasiswa di asrama-asrama di Kota Jayapura. Demonstrasi tidak hanya dilakukan di Papua tetapi juga di kota-kota lain.

Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi akan demo PRP. Meski PRP mengancam akan melumpuhkan kota jika permintaannya tidak dituruti, tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Aparat keamanan pasti sudah siap untuk mencekal Jefry cs jika ia akan melakukan pelumpuhan kota, karena tindakannya akan merugikan warga sipil.

Kapolres Jayawijaya AKBP Muh Safei menyatakan bahwa pihaknya akan memonitor demo pada tanggal 14 Juli mendatang. Tujuannya agar tidak terjadi kekacauan seperti pada demo yang sebelumnya, di mana tiang bendera dipatahkan dan akhirnya bendera merah-putih terjatuh. Namun ia berharap perwakilan PRP yang datang hanya maksimal 50 orang dan bisa beraudensi dengan anggota DPRD Papua daripada berdemo.

Dalam artian, sudah ada jaminan keamanan dari Polres Jayawijaya dan masyarakat tidak usah takut dan membayangkan akan ada kerusuhan pasca demo. Jangan pula ada berpikir untuk lebih baik mendukung pendemo daripada nanti terjadi kekacauan, karena yang terjadi malah sebaliknya. Sebagai warga Papua yang baik maka jangan pro pengunjuk rasa karena DOB Papua banyak memberikan kontribusi positif.

Warga Papua diharap tetap tenang dan tidak takut atau terpengaruh akan demo yang akan dilakukan oleh PRP. Penyebabnya karena PRP adalah organisasi milik Jefry Wenda cs yang selama ini memang getol menyuarakan untuk menolak otonomi khusus dan pemekaran wilayah. Padahal kedua program ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat Papua sendiri, karena ada kemajuan di berbagai daerah di Bumi Cendrawasih.

Pemekaran wilayah adalah permintaan dari orang asli Papua yang datang langsung ke Jakarta untuk beraudensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Sudah sejak lama masyarakat ingin agar ada provinsi baru, karena wilayah Papua terlalu luas. Jadi, tuduhan Jefry cs salah karena mereka ngotot dan bilang bahwa penambahan DOB adalah program dari Pemerintah Pusat yang dipaksakan untuk rakyat Papua.

Masyarakat perlu melihat sejarah dari pemekaran wilayah karena merupakan amanat dari otonomi khusus, yang tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan kemakmuran warga Papua. Mereka juga diharapkan tidak terbujuk oleh ucapan Jefry yang seolah-olah dia mewakili suara rakyat. Padahal sebenarnya memprovokasi untuk keuntungannya sendiri.

Jangan lupakan fakta bahwa Jefry Wenda berasal dari klan Wenda alias masih bersaudara dengan Benny Wenda, yang pernah menjadi Ketua OPM (Organisasi Papua Merdeka). Jika Benny sudah di luar negeri maka Jefry yang bergerak di tanah air dan memprovokasi warga untuk menentang DOB. Padahal tujuan utamanya adalah mengajak mereka untuk membelot dan membentuk Republik Federal Papua Barat.

Sejak dulu OPM memang ingin agar Papua berpisah dari Indonesia karena mereka tidak setuju akan hasil penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969 lalu. Dengan modus menolak pemekaran wilayah maka mereka berharap akan menarik simpati warga Papua. Jika masyarakat terpengaruh, akan diajak pula untuk bergabung dengan OPM. Masyarakat diminta untuk membaca sejarah dari Pepera sampai sekarang dan tidak terpengaruh akan provokasi Jefry cs.

Penambahan DOB adalah untuk masyarakat Papua karena mereka punya infrastruktur dan fasilitas baru, dan pemekaran wilayah sangat baik untuk kemakmuran mereka. Oleh sebab itu, Demo pada 14 Juli 2022 harus dibatalkan karena hanya akan menggangu masyarakat dan menghambat tujuan bersama untuk memajukan Papua.

Oleh : Rebecca Marian )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta