BAI dan Pers KPK Tipikor Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Ketahanan Pangan Desa Purwajaya ke Kejati Jabar

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Karawang kembali mencuat. Kali ini, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, menjadi sorotan tajam setelah Badan Advokat Indonesia (BAI) bersama Pers KPK Tipikor resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023, 2024, dan perencanaan 2025 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

Laporan tersebut menargetkan dugaan penyalahgunaan dana yang masif, terutama pada pos ketahanan pangan, pembangunan sumber air bersih, hingga penyertaan modal yang diduga fiktif atau di-markup secara tidak wajar.

Haji Entang, selaku Ketua BAI dan Penasehat Pers KPK Tipikor, menegaskan bahwa laporan ini didasarkan pada investigasi mendalam di lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian drastis antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami menemukan kejanggalan serius pada penggunaan dana desa Purwajaya, khususnya di sektor ketahanan pangan dan infrastruktur. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan, namun dampaknya minim bagi masyarakat. Ini bukan sekadar administratif, tapi ada indikasi kuat korupsi sistematis yang merampas hak warga desa. Kami minta Kejati Jabar segera memeriksa Kepala Desa dan perangkat terkait,” tegas Haji Entang dengan nada geram.

Jejak Anggaran Janggal

Berdasarkan data yang dihimpun BAI dan Pers KPK Tipikor, alokasi dana Desa Purwajaya dalam tiga tahun berturut-turut menunjukkan angka yang fantastis dengan item kegiatan yang mencurigakan:

Tahun 2023:
Pembangunan sumber air bersih dianggarkan dua kali senilai Rp48.000.000 dan Rp216.000.000. Ditambah Penguatan ketahanan pangan Rp91.642.000, serta penyertaan modal Rp45.000.000.

Tahun 2024:
Pembangunan sumber air bersih membengkak menjadi Rp312.000.000, Pembangunan situs bersejarah Rp84.039.000, dan penyertaan modal Rp20.000.000.

Tahun 2025:
Proyek pembangunan situs bersejarah/pemakaman kembali dianggarkan berulang (tiga kali dalam satu paket tahun), serta pembangunan sumber air bersih Rp314.067.000, dan penyertaan modal fantastis sebesar Rp261.335.200.

Haji Entang menyoroti pengulangan pos anggaran “Pembangunan Situs Bersejarah/Pemakaman” dan “Sumber Air Bersih” yang nilainya sangat fantastis, namun terindikasi asal jadi atau bahkan tidak terealisasi sesuai volume.

“Dana ketahanan pangan seharusnya untuk rakyat, bukan untuk memperkaya oknum perangkat desa. Kami membawa bukti-bukti dokumen dan dokumentasi lapangan ke Kejati Jabar agar ada efek jera,” tambah Haji Entang.

BAI dan Pers KPK Tipikor mendesak aparat penegak hukum tidak lamban dalam menangani kasus ini, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kurun waktu tiga tahun anggaran tersebut. Laporan ini menjadi ujian komitmen Kejati Jabar dalam memberantas korupsi hingga ke level desa di Kabupaten Karawang. (DinRos)