BERITAJABAR.ID, JAKARTA – Anggota BKSAP DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan bahwa parlemen yang responsif gender tidak sekadar bertujuan mendongkrak jumlah legislator perempuan. Fokus utamanya adalah menjamin hak dan akses yang setara bagi perempuan dalam memimpin, memengaruhi, serta memegang kendali pengambilan keputusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Adde saat memberikan intervensi pada Sesi 5 IPU Global Conference of Women Parliamentarians, Rabu (3/6/2026). Melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (7/6/2026), politisi perempuan Partai Golkar ini menggarisbawahi bahwa pembahasan mengenai keterwakilan perempuan harus mencakup porsi kepemimpinan dalam struktur keparlemenan, bukan hanya status keanggotaan.
Menurutnya, penciptaan budaya parlemen yang berpihak pada kesetaraan gender sudah mendesak untuk diterapkan. Hambatan yang dihadapi kaum perempuan sering kali tidak muncul secara terbuka, melainkan lewat stigma gender terkait kepemimpinan, beban tanggung jawab keluarga yang tidak seimbang, hingga sulitnya menembus jaringan politik informal.
Adde Rosi menambahkan bahwa kolaborasi lintas fraksi di antara anggota parlemen perempuan menjadi sangat krusial. Kerja sama ini diperlukan bukan sebatas untuk mengadvokasi isu, melainkan juga untuk saling mendampingi, memberikan dukungan kelembagaan, serta membuka peluang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan baru.
Ia pun berharap parlemen dapat berupaya keras dalam mengubah norma sosial di lingkungan internalnya. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen memegang peran kunci dalam menentukan apakah stereotip gender akan diperkuat atau justru dihilangkan melalui kebijakan publik.
Rekam jejak Indonesia dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan gender memerlukan kebijakan lintas sektor, bukan gerakan yang terisolasi. Adde menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mengawal partisipasi politik perempuan bukanlah isu sektoral biasa, melainkan menyangkut mutu demokrasi, legitimasi lembaga, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
